TANJUNGPINANG (HAKA) – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kepri tahun anggaran 2020, mengalami defisit sebesar Rp 700 miliar, dari APBD murni 2020 sebesar Rp 3,94 triliun.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepri, TS Arif Fadillah menyebut, defisit anggaran itu disebabkan pengurangan dana perimbangan dari pusat sebesar Rp 600 miliar.
Selain itu, sebagian alokasi dana di APBD Pemprov Kepri dialihkan untuk penanggulangan Covid-19 dan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.
“Tapi sekarang kita sedang berusaha, agar Insya Allah defisitnya tidak terlalu jauh dari APBD Murni,” katanya, Kamis (10/9/2020) kemarin.
Disinggung soal progres penerimaan pendapatan asli daerah (PAD), Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kepri itu tak menjawab lugas.
Ia menyebut, hal itu masih dihitung oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepri.
“Sedang dibahas di BP2RD,” ucapnya.
Disampaikannya juga, Pemprov Kepri belum memutuskan jadwal pengusulan draft APBDP tahun anggaran 2020 itu ke DPRD Kepri. Karena kata dia, TAPD Pemprov Kepri masih terus melakukan penyelesaian draft APBDP 2020 tersebut.
“Sebenarnya sudah hampir rampung. Insya Allah akan segera kita ajukan ke DPRD,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak mendesak, Gubernur Kepri, Isdianto untuk mempercepat pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2020.
Menurut politikus PDIP itu, dengan mempercepat pembahasan APBD P diharapkan dapat mempercepat perputaran ekonomi di Provinsi Kepri di tengah pandemi wabah Covid-19 saat ini.
“Karena kondisi keuangan daerah sedang tidak baik, makanya kita minta pengajuan pembahasan APBD Perubahan dari Pemprov Kepri dipercepat untuk segera disampaikan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kepri,” katanya.(kar)
