TANJUNGPINANG (HAKA) – Pemprov Kepri mengajukan usulan kepada Pemerintah Pusat untuk membuat regulasi pembatasan ekspor kelapa ke luar negeri. Langkah ini dinilai penting untuk menekan lonjakan harga santan kelapa yang terus meningkat beberapa bulan terakhir.
Kepala Disperindag Kepri, Aries Fhariandi, menyampaikan, bahwa kenaikan harga santan disebabkan oleh minimnya pasokan kelapa untuk kebutuhan domestik.
Hal ini terjadi karena banyak petani lebih memilih mengekspor kelapa ke luar negeri mengingat harga jual ekspor yang lebih menguntungkan.
“Harga santan sekarang memang naik cukup signifikan. Oleh karena itu, kami mengusulkan pembatasan ekspor kelapa agar pasokan dalam negeri tetap terjaga,” ujar Aries, di Gedung Daerah, Kota Tanjungpinang, kemarin.
Aries menjelaskan, kebutuhan kelapa di Kepri selama ini bergantung pada pasokan dari daerah lain seperti Jambi dan Riau.
“Namun, pengiriman kelapa dari kedua daerah tersebut semakin berkurang karena sebagian besar hasil panennya diekspor,” ungkapnya.
Saat ini, sambungnya, kebutuhan harian kelapa untuk konsumsi dan industri di Kepri mencapai 100-200 ribu butir, tetapi pasokan yang tersedia hanya sekitar 60 persen.
“Kondisi ini sangat memengaruhi harga (santan) di pasar lokal. Dengan adanya kebijakan pembatasan ekspor, diharapkan kebutuhan domestik dapat terpenuhi lebih dulu sebelum diekspor,” tambahnya.
Disperindag Kepri bersama asosiasi industri kelapa dan pemangku kepentingan lainnya telah sepakat untuk mengirimkan surat resmi kepada Pemerintah Pusat.
Surat tersebut berisi permohonan agar diberlakukan kebijakan khusus dalam mengendalikan ekspor kelapa, guna memastikan kebutuhan dalam negeri terprioritaskan.
“Kami berharap Pemerintah Pusat dapat segera merespons usulan ini demi stabilitas harga santan di pasaran,” harapnya.(kar)
