BINTAN (HAKA) – Pemerintah belum punya solusi, untuk menuntaskan permasalahan limbah minyak hitam, yang mengganggu iklim pariwisata di Kabupaten Bintan.
Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan Laut, Kemenko Maritim dan Investasi, Kus Prisetiahadi menyampaikan, dari hasil pemantauan pihaknya pada Rabu (26/2/2020) kemarin, saat ini tengah mengkaji untuk melakukan pemasangan jaring pengaman, di sepanjang pantai Kabupaten Bintan.
“Kita lagi mempelajari memasang bambu dan jaring,” katanya kepada wartawan.
Ia mengatakan, cara ini merupakan solusi alternatif, dari rencana pemasangan oil boom seperti yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Kepri belum lama ini. Menurutnya, pengaplikasian bambu dan jaring lebih murah dibanding oil boom. Dan ini telah diterapkan di Kabupaten Karawang.
“Oil boom kalau dipasang sepanjang pantai di Bintan bisa berkilo-kilo. Biayanya bisa miliaran,” sebutnya.
Selain itu lanjutnya, pihaknya kini juga tengah mengumpulkan data intelejen untuk mengungkap pelaku pembuang limbah minyak hitam tersebut.
Dari analisa pihaknya, persoalan limbah minyak hitam ini murni dikarenakan faktor kesengajaan. Bukan disebabkan karena faktor alam.
“Karena kalau faktor alam itu pasti karena kecelakaan kapal karena ombak. Tapi inikan dimasukkan dalam jumbo bag, kemudian karung-karung. Dari data-data (temuan,red) itulah pasti ini karena ada sengaja yang buang. Cuma masalahnya apakah ini dibuang oleh kapal langsung atau diserahkan kepihak ketiga terus (mereka/pihak ketiga) yang membuang,” jelasnya.
Diketahui, pada Selasa (17/2/2020) pekan lalu, sejumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung di salah satu resort Kabupaten Bintan kembali kecewa karena tidak dapat menikmati keindahan laut dan pantai karena limbah hitam.
Pemilik resort Bintan Nemo, Sukarno di Kecamatan Teluk Bakau, Kabupaten Bintan yang terdampak limbah minyak itu berharap, pemerintah dapat segera mengambil solusi untuk mengatasi persoalan itu. Karena menurutnya, permasalahan ini kerap terjadi tiap tahun dan tak kunjung tuntas.
Plt Gubernur Kepri Isdianto sendiri, belum menjawab lugas soal tindak lanjut hasil pemantauan pihaknya ke beberapa resort terdampak pada Januari lalu.
“Masih kita pikirkan. Kita juga lagi mencari waktu yang pas untuk membahas dan mendudukkan masalah ini,” katanya, Kamis (20/2/2020) kemarin.(kar/ndi)