TANJUNGPINANG (HAKA) – Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam berbagai Ormas dan LSM, melakukan audiensi dengan General Manager (GM) PT Pelindo Cabang Tanjungpinang Tonny Hendra Cahyadi, Senin (20/1/2025).
Audiensi berlangsung di Polsek Kawasan Pelabuhan (KKP) Sribintan Pura (SbP) Tanjungpinang. Dalam audiensi itu, masyarakat menyatakan dengan tegas menolak kenaikan tarif pas pelabuhan.
Ketua Generasi Anak Melayu (Geram) Kepulauan Riau Aryandi mengatakan, kenaikan pas pelabuhan pada 1 Februari mendatang belum tepat.
“Kami semua sepakat untuk menolak kenaikan tarif pas pelabuhan. Kenaikan itu menurut kami kurang tepat dinaikkan saat ini,” tegasnya di depan GM PT Pelindo Cabang Tanjungpinang.
Hal senada juga ditegaskan Sekretaris Persatuan Pemuda Tempatan (Perpat) Provinsi Kepri, Irwansyah. Ia mengatakan, pihaknya sebelumnya juga sempat menolak rencana kenaikan pas pelabuhan pada 2023 lalu.
Menurutnya, kali ini pihaknya pun tetap menolak dengan tegas kenaikan tarif, sebelum Pelindo membenahi fasilitas pelabuhan menjadi lebih memadai.
Sementara itu, General Manager Pelindo Tanjungpinang Tonny Hendra Cahyadi memaklumi penolakan disampaikan masyarakat setempat.
Menurutnya, kenaikan pas pelabuhan mulai 1 Februari tidak dilakukan secara mendadak, namun sudah melalui berbagai pertimbangan.
“Kami mohon maaf kenaikan ini bukan serta merta, tidak tiba-tiba langsung naik,” katanya.
Ia menyebutkan, kenaikan ini merupakan kelanjutan rencana pada Juni 2023 lalu, yang sempat tertunda karena ada desakan masyarakat.
Menurutnya, selama penundaan Pelindo pelan-pelan membenahi fasilitas yang ada di pelabuhan seperti jalan masuk pelabuhan hingga eskalator.
“Karena bersifat penundaan kami cari waktu yang tepat untuk menaikkan tarif pas masuk. Selama penundaan itu kami melakukan pembenahan secara perlahan, tidak bisa sekaligus,” ujarnya.
Ia menyebutkan, awalnya Pelindo pusat sudah memerintahkan kenaikan tarif dimulai 1 Januari. Namun karena berbagai pertimbangan pihaknya kembali menunda hingga awal Februari.
“Kami melihat masa habis Natal dan Tahun Baru mau dinaikkan, jadi kami menunda lagi satu bulan menjadi 1 Februari,” ujarnya.
Ia mengungkapkan alasan menaikan tarif pas pelabuhan karena sejak 2017 lalu tidak pernah mengalami kenaikan. Berdasarkan Peraturan, kenaikan tarif pas pelabuhan bisa dilakukan dua tahun sekali.
“Dari tahun 2017 tidak naik, sementara pembenahan infrastruktur membutuhkan biaya. Dalam pengelolaan kami juga menyerap tenaga kerja, dengan standar gaji sesuai UMK,” tukasnya. (sah)
