JAKARTA (HAKA) – Ketua Komisi III DPRD Kepulauan Riau menemui Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kamis (7/11/2019) di Jakarta.
Ketua Komisi III, Widiastadi Nugroho menyampaikan, pertemuan dengan menhub ini, dalam rangka membahas labuh jangkar untuk Kepri.
“Saya fokus membahas labuh jangkar, karena tahun ini masih belum terealisasi. Jadi saya coba sampaikan lagi ke Pak Menteri agar bisa menjadi prioritas di tahun depan,” ujar Iik sapaan akrabnya, kepada hariankepri.com Kamis (7/11/2019)
Menurutnya, selama ini berbagai upaya telah ditempuh. Bahkan tahun 2018 lalu, pihaknya menempuh jalur non litigasi untuk memperjuangkan kewenangan Provinsi Kepri.
Saat itu pun kata Iik, penyebab belum dapat ditariknya pemasukan dari sektor kelautan ini, karena Kemenhub masih berpegang kepada PP 15 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian Perhubungan.
Sehingga, Pemerintah Provinsi Kepri tidak bisa menarik pajak dan retribusi dari sektor tersebut.
Padahal, pasal 27 UU No 23 Tahun 2015 tentang pemerintah daerah menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan pengelolaan wilayah laut hingga 12 mil pantai.(arp)
