BALI (HAKA) – Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menghadiri rapat kerja (Raker) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) 2022 yang berlangsung selama tiga hari yakni, 9-11 Mei 2022 di Hotel Discovery Kartika Plaza, Bali.
Raker APPSI tahun 2022 yang dibuka oleh Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin itu mengangkat tema ‘Peran Pemerintah Provinsi Untuk Kesinambungan Pembangunan Daerah dan Nasional’.
Raker ini juga dihadiri oleh Ketua APPSI Anies Baswedan yang juga Gubernur DKI Jakarta. Selain itu turut hadir juga dalam raket ini sejumlah Menteri kabinet Jokowi-Ma’ruf dan Gubernur se-Indomesia.
Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin dalam kesempatan itu, menyampaikan ucapan terima kasih atas masukan berbagai usulan dari daerah yang diakomodir dalam setiap pertemuan.
“Sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah harus diperkuat sesuai konsep otonomi daerah dalam mendukung rencana strategis nasional,” pesannya.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad yang hadir dalam acara tersebut mengatakan, jika dalam sambutannya Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menekankan pada pembangunan berkelanjutan, agar dapat memakmurkan daerah pada generasi masa depan.
Daerah harus diberi kewenangan dalam otonomi daerah dalam membangun kebijakan di daerah dengan menyesuaikan aspirasi rakyat.
“Penekanannya jelas, pemerintah harus dapat berkolaborasi dengan pihak-pihak swasta dalam membangun. Kemudian melakukan berbagai inovasi, serta anggaran harus fokus pada hasil,” terangnya.
Tidak hanya pembangunan, hal yang lebih penting, pemerintah juga menekankan pada program pemulihan ekonomi pascapandemi, dengan melaksanakan APBD secara tepat dan cepat agar terserap.
“Semuanya dibahas, termasuk juga seruan bangga dengan produk-produk dalam negeri sebagai upaya menghidupkan produksi lokal agar berkembang,” tuturnya.
Selain itu, lanjutnya, Pemprov juga diminta untuk melakukan reformasi birokrasi secara transparan, dan penyelenggaraan mal pelayanan publik, dalam mendukung penguatan penyelenggaraan pemerintah daerah.
Dalam raker ini, fokus agenda yang dibahas terkait materi penetapan program kerja, dan rekomendasi pemerintah pusat dalam menyelenggaraan pemerintahan.(kar)