TANJUNGPINANG (HAKA) – Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Pengembangan (Barenlitbang) Kepri Misni, mengatakan, pihaknya telah menetapkan 4 langkah strategis, untuk menanggulangi kemiskinan di Provinsi Kepri.
Dia menjabarkan, langkah pertama yakni, melalui program infrastruktur dasar yang meliputi rehabilitasi rumah tidak layak huni, penyediaan sanitasi, penyediaan air bersih, dan juga listrik.
Langkah kedua, yakni melalui program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Serta bantuan beras bersubsidi kepada rumah tangga berpendapatan rendah dan Program Keluarga Harapan (PKH),” katanya, Senin (13/2/2023).
Kemudian, sambung Misni, langkah ketiga yakni, program pemberdayaan masyarakat. Kemudian, program penguatan pelaku usaha mikro dan kecil seperti, posyandu, RT/RW, Bumdes, UMKM, perikanan, pertanian, dan ketahanan pangan.
“Langkah terakhir yakni melalui program beasiswa bagi siswa tidak mampu,” pungkasnya.
Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepri pada September 2022, jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepri tercatat mencapai 148,49 ribu orang atau 6,03 persen.
Kepala BPS Provinsi Kepri, Darwis Sitorus mengatakan, angka itu turun jika dibandingkan dengan Maret 2022 yang tercatat sebanyak 151,68 ribu orang atau 6,24 persen.
“Penduduk miskin di Kepri pada September 2022 berkurang 2,79 ribu orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2022,” katanya dilansir dari Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Kepri.
Menurutnya, angka garis kemiskinan di Kepri pada September 2022 disumbang oleh komoditi makanan, dengan persentase sebesar 67,25 persen.
“Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi Maret 2022 yaitu sebesar 67 persen,” pungkasnya.(kar)