JAKARTA (HAKA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution buka-bukaan mengenai hasil rapat terbatas terkait pengembangan ekonomi Batam, Rabu (12/12/2018).
Berbicara di kantornya, Darmin mengemukakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sepakat menganggap bahwa masih ada persoalan dualisme di kawasan tersebut.
Untuk itu, diperlukan upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satunya adalah membuat BP Batam dan pemerintah daerah setempat menjadi satu. “Karena hanya itu satu-satunya cara (untuk mengatasi dualisme),” ungkap Darmin.
Ia pun membantah bahwa BP Batam akan dibubarkan karena rencana tersebut. BP Batam masih tetap ada, dan hanya dirangkap dengan pemerintah daerah.
“Tidak bubarlah. Aneh kalau ada yang membayangkan BP Batam bubar. Berarti tidak ada lagi FTZ (free trade zone). Siapa yang menjalankan itu? Ya BP Batam,” tegas dia.
Sebelumnya saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Darmin tak memungkiri rencana penghapusan dualisme tersebut bisa saja mengorbankan keberadaan BP Batam yang kemungkinan akan dibubarkan.
“Lebih kurang akan begitu,” kata Darmin ketika ditanya apakah BP Batam akan dibubarkan.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto dalam kesempatan yang sama pun menegaskan dualisme di kawasan tersebut membuat investor tidak mendapatkan kepastian hukum yang jelas.
“Pengusaha yang penting tidak ada dualisme dan ease of doing business ada kepastian. Tentu ada yang perlu diperbaiki agar situasi iklim di Batam kondusif,” ujar Airlangga.(cnbcindonesia.com)