BATAM (HAKA) – Ketua Dekranasda Provinsi Kepri menerima penghargaan dari Gubernur Kepri, Ansar Ahmad atas kontribusinya dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
Penghargaan itu diserahkan Ansar dalam acara pembukaan Gebyar Melayu Pesisir (GMP) Tahun 2023, yang di Ballroom Hotel Marriot Harbour Bay, Kota Batam, Selasa (26/9/2023).
Ansar mengatakan, bahwa sektor UMKM memiliki potensi besar untuk menjadi tulang punggung perekonomian, yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, untuk memaksimalkan peran UMKM, diperlukan dukungan kuat terhadap produk-produk dalam negeri, termasuk produk-produk UMKM dalam negeri.
“Hal ini harus dilakukan bersamaan dengan peningkatan kualitas dan kuantitas produk,” katanya.
Ansar mengutarakan, jika melihat tren yang ada, saat ini sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah pilar pertumbuhan ekonomi dalam negeri.
“Sektor ini harus diperkuat di tengah situasi yang tidak mudah,” tegasnya.
Orang nomor satu di Provinsi Kepri itu pun mengajak semua pemangku kepentingan, untuk berkerjasama dalam membangun UMKM unggulan di Kepri.
“Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk, memperluas pasar, dan merangsang kreativitas dalam menciptakan produk yang menarik bagi konsumen,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Dekranasda Kepri Dewi Kumalasari mengatakan, penghargaan itu akan menjadi motivasi besar bagi Dekranasda Kepri dalam menggali potensi UMKM guna mengembangkan produk kerajinan.
“Kami berharap UMKM di Kepri dapat naik kelas dan tidak hanya unggul di tingkat nasional, tetapi juga dapat bersaing di pasar internasional,” harapnya.
Dalam kesempatan itu, Ansar juga memberikan penghargaan kepada sejumlah pihak atas perannya dalam pemberdayaan UMKM di Provinsi Kepulauan Riau.
Penghargaan itu diberikan kepada, Bank Indonesia perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, Balai POM Provinsi Kepulauan Riau, PT Pos Indonesia, Bank Riau Kepri Syariah, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau, serta Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kepulauan Riau.(kar)
