Beranda Headline

Berpengaruh ke Daya Beli Masyarakat, DPRD Pertahankan TPP Tidak Dipotong

0
Anggota DPRD Kota Tanjungpinang, Reni-f/zulfan-hariankepri.com

TANJUNGPINANG (HAKA) – Anggota DPRD Tanjungpinang, Reni menegaskan, bahwa pihaknya sedang mencari upaya agar rencana pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) 35 persen yang akan dilakukan Pemko, tidak direalisasikan.

“Kami sedang mengupayakan agar TPP itu tak dipotong,” katanya kepada wartawan, Jumat (2/8/2024).

Karena kata dia, jika tunjangan pegawai itu dipangkas, maka akan berdampak besar dengan roda perekonomian Kota Tanjunpinang.

“Apabila rasionalisasi TPP itu dilakukan maka akan berpengaruh dengan daya beli di Tanjungpinang,” ucapnya.

Ia pun mengaku, sejauh ini pihaknya bersama rekan-rekan badan anggaran (banggar) DPRD Kota Tanjungpinang, belum membahas terkait wacana tersebut.

“Sebenarnya kita belum bisa berbicara jauh tentang TPP ini, karena saat ini sedang memaparkan anggaran yang sedang diusulkan oleh pemko,” ucapnya.

Ia pun mengaku, belum ada menerima usulan Pemko Tanjungpinang terhadap rencana pemotongan TPP ASN itu. “Tapi yang jelas, nanti akan kita prioritaskan kegiatan lain untuk dirasionalisasi. Semoga kita tak menyentuh TPP ini,” tukasnya.

Diberitakan sebelumnya, untuk menutupi defisit tahun anggaran 2024, Pemko Tanjungpinang dikabarkan akan memotong Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sekitar 35 persen.

Sekda Kota Tanjungpinang, Zulhidayat menyampaikan, memang rasionalisasi TPP, salah satu komponen yang sudah harus ikut untuk menutupi posisi defisit saat ini.

Namun, Zulhidayat enggan menanggapi secara lugas, terkait adanya informasi bahwa TPP ASN yang akan dipotong sebesar 35 persen tersebut.

“Angkanya masih dibahas. Karena rencana pemotongan itu dibahas dulu bersama DPRD Kota Tanjungpinang,” katanya kepada hariankepri.com, saat ditemui di Kantor Wali Kota, Senggarang, Rabu (31/7/2024).

Menurutnya, salah satu opsi pemotongan TPP itu nantinya, akan disampaikan ke DPRD Kota Tanjungpinang, untuk dilakukan kesepakatan bersama.

Lagi pula, lanjut dia, pembahasan APBD Perubahan 2024, dilakukan atas persetujuan bersama dengan DPRD Kota Tanjungpinang.

Baca juga:  Retribusi Daerah Tak Maksimal, DPRD Kepri Ingatkan Dinas yang Mengurusi PAD

“Tak mungkin kita putuskan sendiri, tentunya kita bahas dulu bersama, termasuk pemotongan TPP ini,” tutupnya.(zul)

example bannerexample banner

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini