TANJUNGPINANG (HAKA) – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepri, mendorong pemerintah pusat, agar dapat memberikan kewenangan kepada Pemprov Kepri agar dapat memanfaatkan stockpile (stok) bijih bauksit yang banyak terbengkalai di wilayah Provinsi Kepri.
Menurut Politis PKS itu, apabila stockpile bijih bauksit tersebut bisa dikelola, maka, sangat berpotensi bisa menyumbang pendapatan. Baik itu untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun pendapatan bagi negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Karena, apabila itu dimanfaatkan, satu ton saja estimasinya pemerintah pusat bisa mendapat (PNBP) sekitar US$ 5,” katanya, Kamis (25/4/2024).
Wahyu mengutarakan, dari data yang ia terima saat ini total stockpile bijih bauksit di Kepri ada sebanyak 8 juta metrik ton (MT).
Stockpile tersebut, lanjutnya, tersebar di empat kabupaten/kota. Dengan rincian Kota Tanjungpinang 2 juta MT, Kabupaten Lingga 3.126 juta MT, Kabupaten Karimun 1.081 juta MT, dan Kabupaten Bintan 2.198 juta MT.
“Seharusnya ini bisa dimanfaatkan, dengan cara Pemerintah Pusat mengizinkan Pemprov Kepri untuk mengelolanya,” jelasnya.
Dia pun berharap, Pemerintah Pusat mau memberikan izin kepada Pemprov Kepri agar stockpile bijih bauksit tersebut bisa segera dikelola. Apalagi pemanfaatan stockpile itu bukan menambang baru, namun memanfaatkan bijih bauksit sudah ada.
Selain itu, dengan dimanfaatkannya stockpile tersebut, maka lahan yang selama ini digunakan untuk menampung bijih bauksit itu selanjutnya bisa dimanfaatkan untuk penghijauan atau dimanfaatkan sebagai lahan pertanian.
“Jadi, pemerintah pusat harus benar-benar hadir dalam hal ini,” tegasnya. (kar)
