LINGGA (HAKA) – Perwakilan BKKBN Kepri, Rabu (27/9/2022) menggelar sosialisasi dan rapat koordinasi (rakor), dengan Pemkab Lingga, tentang optimalisasi penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas.
Rakor yang mengangkat tema ‘Penguatan Kemitraan dalam Optimalisasi Kampung Keluarga Berkualitas’ di Kabupaten Lingga itu, digelar di Kantor Bapelitbang Lingga.
Sekretaris Bapelitbang Lingga, Bachtiar mengatakan, sampai saat ini kampung keluarga berkualitas di Kabupaten Lingga sebanyak 26 desa.
“Ditargetkan penambahan 15 desa pada tahun 2023 mendatang,” ujarnya.
Sementara itu, Koordinator Bidang Pengendalian Penduduk dan Ks/JF Ahli Madya Penata KKB, Desri Mulyono mengatakan, kampung keluarga berkualitas adalah satuan wilayah setingkat desa, yang terdapat integrasi dan konvergensi penyelenggaraan, pemberdayaan hingg penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya.
Hal tersebut, bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat.
“Keluarga berkualitas adalah keluarga yang memenuhi 3 aspek terdiri atas ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan,” terangnya.
Aspek ketentraman, menurutnya dapat diukur melalui akses kegiatan ibadah, jaminan kesehatan, kepemilikan dokumen nikah, dokumen kelahiran, tidak ada konflik keluarga, dan kasus perceraian.
Sedangkan aspek kemandirian diukur melalui pendidikan, penghasilan, kecukupan pangan, kondisi rumah, kondisi lingkungan, tabungan, kesehatan dan kebugaran, akses informasi.
“Untuk aspek kebahagiaan diukur melalui kualitas interaksi dalam keluarga, rekreasi keluarga, interaksi sosial, dan kondisi lingkungan,” ujarnya.
Desri juga menegaskan, diperlukan arah kebijakan yang jelas untuk memperkuat kampung keluarga berkualitas ini, yakni dengan meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup.
“Selain itu juga diperlukan strategi untuk mewujudkan 3 aspek keluarga berkualitas yakni dengan meningkatkan komitmen dan peran serta pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, masyarakat, dan mitra kerja,” tegasnya
Selain itu, tambah dia, diperlukan juga penguatan basis data keluarga dan pemanfaatan sumber data sektor lain. Kemudian, pengintegrasian program pembangunan sumber daya manusia berbasis keluarga. Dan juga pembinaan ketahanan dan kesejahteraaan keluarga melalui penguatan fungsi keluarga.
Ditempat yang sama, Kabid Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bappeda Kepri, Nur Aisyah menyampaikan, tentang program-program yang telah dan akan dikerjakan oleh Pemprov Kepri dengan dukungan dari pemko, pemkab dan pemerintahan desa.
“Hal itu untuk memperkuat kemitraan dan kampung keluarga berkualitas tersebut,” tukasnya. (arp)
