TANJUNGPINANG (HAKA) – Gubernur Kepri, Isdianto dijadwalkan akan menyerahkan Daftar Pengguna Anggaran (DPA) APBD 2021 Provinsi Kepri, di Gedung Daerah, Kota Tanjungpinang, Kamis (7/1/2021).
Gubernur Kepri, Isdianto menyatakan, setelah DPA itu dibagikan, seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus segera membelanjakan serta melelang proyek-proyek strategis Pemprov Kepri di tahun anggaran 2021 ini.
“Karena kita mau anggaran di APBD itu bisa cepat bergulir di masyarakat,” katanya, di Gedung Daerah, Kota Tanjungpinang, Selasa (5/1/2021) kemarin.
Isdianto melanjutkan, di tahun anggaran 2021 ini, Pemprov Kepri masih tetap memfokuskan pekerjaan dalam penanganan Covid-19, serta pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid.
Misalnya kata dia, Pemprov Kepri akan menambah peralatan-peralatan medis bagi seluruh rumah sakit di Provinsi Kepri.
“Selain itu, banyak juga program padat karya di setiap OPD. Ini dalam rangka untuk mempercepat perputaran uang di masyarakat dan juga membuat orang-orang dapat lebih cepat mendapat kerja,” sebutnya.
Sebagaimana diketahui, total belanja daerah Pemprov Kepri pada APBD 2021 sebesar Rp 3,982 triliun.
Anggaran itu, tersebar di 40 OPD yang ada dilingkup Pemprov Kepri. Dari ke-40 OPD itu, Dinas Pendidikan mendapat jatah yang paling besar dibanding OPD lainnya, yakni sebesar Rp 1,33 triliun. Sedangkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepri menjadi OPD dengan pagu anggaran paling kecil, yakni Rp 9,9 miliar.(kar)
Berikut Rincian Pagu Anggaran OPD Pemprov Kepri Tahun Anggaran 2021 :
1. Dinas Pendidikan : Rp 1,33 triliun
2. Dinas Kesehatan : Rp 96,547 miliar
3. Dinas PUPRP : Rp 264 miliar
4. Dinas Perkim: Rp 214 miliar
5. Dinas Sosial : Rp 23 miliar
6. DP3PPKB : Rp 23,70 miliar
7. Dinaskertrans : Rp 29,335 miliar
8. Dinas Hanpangan Pertanian : Rp 37 miliar
9. DLH dan Kehutanan : Rp 32, 419 miliar
10. Dinas PMD Dukcapil : Rp 17, 707 miliar
11. Dinas Perhubungan : Rp 55, 945 miliar
12. Diskominfo : Rp 21, 585 miliar
13. Dinas Koperasi dan UKM : Rp 21 miliar
14. Dinas PMPTSP : Rp 15, 8 miliar
15. Dispora : Rp 73 miliar
16. Disbud : Rp 21, 371 miliar
17. Dinas Perpustakaan : Rp 21, 240 miliar
18. DKP : Rp 90, 773 miliar
19. Dinas Pariwisata : Rp 39, 96 miliar
20. Dinas ESDM : Rp. 21, 767 miliar
21. Disperindag : Rp. 27, 609 miliar
22. Barenlitbang : Rp 54, 118 miliar
23. BPKAD : Rp 597, 694 miliar
24. BPPRD : Rp 125, 238 miliar
25. BKPSDM : Rp 43, 768 miliar
26. BPBD : Rp 9,9 miliar
27. Bangkesbangpol : Rp 34, 624 miliar
28. Satpol PP Damkar: Rp 20,428 miliar
29. Biro Pemerintahan : Rp 4,712 miliar
30. Biro Kesra : Rp 92, 168 miliar
31. Biro Hukum : Rp 6,134 miliar
32. Biro Perekonomian : Rp 3,706 miliar
33. Biro Layanan Pengadaan : Rp 5,961 miliar
34. Biro Pembangunan : Rp 6,10 miliar
35. Biro Umum : Rp 186, 330 miliar
36. Biro Organisasi dan Korpri : Rp 6 miliar
37. Biro Humprohub : Rp 61, 562 miliar
38. Inspektorat Daerah : Rp 33, 181 miliar
39. Sekretariat DPRD : Rp 169, 665 miliar
40. RSUD Raja Ahmad Tabib : Rp 181 miliar
41. RSUD Engku Haji Daud : Rp. 60 miliar
(Keterangan : Dana transfer Rp 476 miliar ; Belanja tidak terduga Rp 35 miliar)
#sumber : Laporan Akhir Banggar DPRD Provinsi Kepri
