TANJUNGPINANG (HAKA) – Biaya operasional Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun, khususnya untuk pengeluaran pembelian bahan bakar minyak (BBM) mendapat sorotan.
Pasalnya, dalam setahun biaya APBD yang dialokasikan untuk pembelian BBM perjalanan dinas Gubernur Kepri mencapai Rp 3 miliar. Angka tersebut dinilai diluar estimasi pembiayaan yang telah ditetapkan.
Menanggapi hal ini, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepri TS Arif Fadillah mengakui, bila pembiayaan pembelian BBM perjalanan dinas Gubernur Kepri memang tergolong cukup tinggi.
Penyebabnya kata dia, karena dipengaruhi faktor geografis Provinsi Kepri yang terdiri dari lautan, sehingga memerlukan dana ektra untuk membiayai pembelian BBM perjalanan dinas Gubernur Kepri.
“Kondisi kita wilayahnya kan pulau-pulau. Setiap kepala daerah melakukan perjalanan dinas tentu memerlukan minyak. Baik itu untuk mobil atau kapal,” ujarnya, Jumat (23/11/2018).
Menurutnya, tingginya pembiayaan pembelian BBM untuk perjalanan dinas kepala daerah dinilai wajar, bila dibandingkan dengan Jawa atau Sumatera yang geografisnya daratan.
“Cost minyak ini memang besar. Kalau di Jawa full tank sudah bisa kemana-mana. Kita cost minyaknya bisa 10 kali lipat,” ungkapnya.
Arif selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kepri telah meminta ke Biro Umum Pemprov Kepri, yang mengurusi persoalan ini untuk bisa lebih cermat dalam menghitung pengeluaran pembelian BBM perjalanan dinas kepala daerah.
“Saya sudah minta, sekarang hitung benar-benar sesuai kebutuhan,” tutupnya.(kar)
