TANJUNGPINANG (HAKA) – Pemprov Kepri tengah menghadapi tekanan fiskal di awal tahun anggaran 2025. Kondisi arus kas (cash flow) dilaporkan tidak sehat akibat seretnya pendapatan, baik dari sektor pajak daerah maupun dana transfer dari pemerintah pusat.
“Memang saat ini cash flow kita tidak dalam keadaan yang baik,” ujar Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kepri, Venni Meitaria Detiawati, kepada hariankepri.com saat ditemui di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Jumat (11/4/2025).
Menurut Venni, penerimaan dari sektor pajak daerah sejak Januari hingga April 2025 masih jauh dari harapan. Lambatnya realisasi pajak turut memperparah kondisi keuangan daerah. Namun, saat disinggung penyebabnya, Venni menyarankan agar hal itu ditanyakan langsung ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
“Kita doakan saja pendapatan kita segera bertambah. Kalau melihat dari Januari sampai April ini memang cukup lambat,” ucapnya.
Sementara itu, lanjutnya, harapan pada dana transfer pusat juga kandas. Sekitar Rp110 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sebelumnya diproyeksikan masuk di awal tahun batal dikucurkan, karena kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat.
Tak hanya itu, tambahan dana transfer sebesar Rp 65 miliar juga gagal terealisasi, memaksa Pemprov Kepri untuk memangkas sejumlah alokasi belanja daerah.
“Karena kalau belanja tetap dilaksanakan tanpa dana itu, tentu tidak bisa terbayar,” pungkasnya.
Mengutip data dari Portal SIKD per 12 April 2025, realisasi pajak daerah Pemprov Kepri baru mencapai Rp 321,73 miliar atau 20,31 persen dari target APBD Murni sebesar Rp 1,583 triliun.
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara keseluruhan juga baru menyentuh angka Rp 364,58 miliar atau 20,71 persen dari target Rp 1,760 triliun.
Adapun dana transfer dari pusat yang sudah masuk ke kas daerah tercatat sebesar Rp 367,07 miliar atau 17,02 persen dari target sebesar Rp2,157 triliun.(kar)
