TANJUNGPINANG (HAKA) – Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Robert Simbolon menyatakan, Provinsi Kepri sebagai daerah yang berada di wilayah perbatasan, menjadi kawasan perbatasan yang paling kompleks.
Menurutnya, untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara di Kepri, diperlukan sebuah sistem pengamanan perbatasan negara, yang berbasis konsepsi keamanan maritim atau Maritime Security.
“Untuk itu perlu dikembangkan strategi kebijakan pertahanan keamanan wilayah menggunakan konsep maritime security,” katanya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Pemprov Kepri serta stakeholder terkait di Aston Hotel Tanjungpinang, beberapa waktu lalu.
Robert melanjutkan, tantangan ke depan dalam pengelolaan perbatasan di antaranya yakni kondisi Indonesia yang sangat vulnarable atau rawan secara geografis.
Misalnya, banyak jalur tidak resmi dalam exit dan entry poin. Untuk itu menurutnya, harus ada capacity building, kelembagaan yang bisa membangun kerja sama dan kolaborasi.
“Serta pertukaran data dan informasi dan komunitas perbatasan, pemberdayaan, dan pelibatan masyarakat perbatasan,” jelasnya.
Pemerintah, juga sangat serius dalam memperhatikan kondisi geografis wilayah perbatasan. Saat ini, pemerintah terus memastikan agar lingkungan pulau-pulau di wilayah perbatasan bisa terjaga keasriannya dengan melakukan upaya konservasi juga rehabilitasi.
“Mungkin tahun depan Kepri akan menjadi salah satu lokasi pelaksanaan proyek nasional dalam rangka rehabilitasi mangrove,” sebutnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi Kepri, Doli Boniara mengharapkan, Pemerintah Pusat bisa terus memberikan perhatian bagi Provinsi Kepri yang wilayahnya berbatasan langsung dengan empat negara yakni, Vietnam, Kamboja, Malaysia, dan Singapura.
“Perlunya kami di daerah perbatasan diberi perhatian, arahan, dan bimbingan. Sehingga masyarakat perbatasan tidak menjadi masalah tapi menjadi solusinya,” sebutnya.(kar)
