TANJUNGPINANG (HAKA) – Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) menyoroti angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri di triwulan I yang berada diangka minus 1,19 persen.
Menurutnya, rendahnya pertumbuhan ekonomi Kepri di triwulan I salah satu penyebabnya karena serapan anggaran APBD yang masih tergolong rendah. Padahal hal itu, sudah berulang kali ia ingatkan dalam setiap rapat.
“Yang perlu saya ingatkan ini juga sudah mungkin yang ketiga atau yang keempat, mengenai serapan APBD, ini masih 10,08 persen. Tolong provinsi, kabupaten dan kota percepat belanja untuk menggerakkan ekonomi,” tegasnya ketika memberikan pengarahan kepada Forkopimda Provinsi Kepri, di Gedung Daerah Provinsi Kepri, Kota Tanjungpinang, Rabu (19/05/2021).
Jokowi menyebut, saat ini untuk serapan APBD secara nasional di seluruh provinsi, kabupaten dan kota, yang paling besar itu belanja untuk aparatur yang angkanya 65 persen. Tetapi, untuk belanja modal, belanja pembangunan masih berada diangka 5 persen.
“Ya ini sebetulnya serapan APBD di Kepri dibandingkan yang lain, juga sedikit lebih baik. Tapi angka 10 persen itu tetap masih sangat rendah sekali, sehingga pertumbuhan ekonomi per kabupaten dan kota nampak masih seperti ini. Masih minus, minus, minus, minus, minus, minus, minus, minus, belum ada yang positif,” tukasnya.
Presiden Jokowi juga menyampaikan, faktor lain yang menjadi pemicu rendahnya pertumbuhan ekonomi Kepri di triwulan I dkarenakan, sektor transportasi dan akomodasi yang mengalami kontraksi.
“Ini artinya mungkin akomodasi dan transportasi masuk ke wisata,” jelasnya.
Untuk mengatasi hal itu, salah satu kuncinya kata dia dengan menekan angka Bed Occupation Rate (BOR), angka kesembuhan tinggi, dan menjaga agar kasus aktif ditekan.
“Kalau Pak Gub bisa menurunkan tadi angka-angka yang saya sampaikan tadi, nanti di kuartal kedua bisa lebih dari 7 persen di sini, Insya Allah bisa. Karena sekarang masih di kuartal pertama, masih minus 1,19 persen, betul. Bisa, tapi ini butuh effort kita semuanya,” tuturnya.
Terpisah, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mengatakan, untuk mengejar target yang disampaikan Presiden itu, Pemprov Kepri kata dia, terus menggesa serapan belanja APBD Provinsi Kepri.
Sejauh ini ujarnya, sudah hampir sebagian besar proyek-proyek strategis Pemprov Kepri telah dilelang. Dalam waktu dekat ujarnya, Pemprov Kepri juga akan mempercepat program padat karya sebagai upaya untuk mengejar serapan APBD di triwulan II.
“Sampai hari ini serapan APBD kita sudah hampir 19 persen. Dan kita upayakan di akhir triwulan II ini nanti bisa mencapai 35 sampai 40 persen,” ujarnya.
Merujuk dari hal itu, Pemprov Kepri merasa optimis target yang diberikan oleh Presiden itu dapat tercapai. Karena, selain serapan APBD yang dipercepat, ada juga indikator-indikator yang menjadi komponen dalam pemulihan ekonomi.
Seperti nilai PMA dari Januari sampai Maret 2021 ini yang sudah tumbuh sebesar USD 347,8 juta. Kemudian nilai PMDN sudah mencapai Rp 2,5 triliun.
“Jadi angka investasi di daerah kita menunjukkan angka yang menggembirakan,” jelasnya.
Kemudian, nilai ekspor Kepri saat ini juga sudah mencapai USD 1.365,16 juta atau meningkat sebanyak 12,6 persen dari Februari 2021. Capaian ini menurutnya merupakan yang tertinggi nomor 9 dari 34 Provinsi di Indonesia.
“Pada bulan Juni nanti juga akan dilakukan ekspor perdana Alumina di Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang. Ini saya kira bisa menjadi angka pendongkrak pertumbuhan ekonomi,” tuturnya.(kar)