BINTAN (HAKA) – Penyidik Kejari Bintan mulai mengagendakan pemanggilan para pihak, untuk memberikan keterangan tentang jual beli lahan antara Oknum DPRD Bintan dengan BUMD PT BIS.
“Kita mulai menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi terkait dugaan mark up pembelian lahan 1,3 hektare di Sei Lekop,” terang Kajari Bintan, I Wayan Riana, Senin (29/11/2021).
Menurut I Wayan, pihaknya telah memeriksa seorang supir oknum Anggota DPRD Bintan. Yang bersangkutan dibutuhkan keterangannya terkait transaksi jual beli lahan 1,3 hektare antara anggota dewan aktif dengan BUMD PT BIS, seharga Rp 1,7 miliar.
“Hari ini, kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap seorang supir dari salah satu Anggota DPRD Bintan,” jelasnya.
Ia pun enggan menerangkan peran aktif sopir dalam permasalahan jual beli lahan yang berlokasi di Jalan Nusantara Km 20, Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Bintan Timur.
“Maaf, kami belum bisa menyebutkan materi pemeriksaan karena masih penyelidikan,” imbuhnya.
Diberitakan sebelumnya, I Wayan menerangkan, pihaknya menduga ada indikasi mark up dalam perkara ini.
Pasalnya, lahan yang dibeli oleh PT BIS dari oknum DPRD Bintan itu, terjadi peningkatan harga yang sangat signifikan dalam kurun waktu 3 bulan yakni, dibeli pada November 2020 dan dijual Januari 2021.
“Anggota DPRD itu beli lahan warga seluas 13.508 meter persegi atau 1,3 hektare dengan harga Rp 60 juta, dijual/dibeli ke PT BIS seharga Rp 1,7 miliar,” jelasnya.
Selain itu, PT BIS membeli lahan menggunakan uang negara itu tidak ada dokumen penilaian harga tanah, dari Badan Pertanahan Nasional ataupun Tim Appraisal.
“PT BIS langsung beli lahan itu secara tunai. Seharusnya kan, dicek atau melakukan penelitian terlebih dahulu,” tuturnya. (rul)
