TANJUNGPINANG (HAKA) – Sekdaprov Kepri TS Arif Fadillah menyebut, dua perusahaan milik Pemprov Kepri yakni PT Pembangunan Kepri, dan PDAM Tirta Kepri kondisinya dalam keadaan terpuruk.
“Kondisinya bisa dibilang terpuruk, sebab tengah dibelit masalah berat, dan ini harus segera dituntaskan,” ujarnya, Selasa (23/4/2019) kemarin.
Namun Arif tidak mengurai lebih lanjut, permasalahan yang tengah dihadapi kedua perusahaan itu.
Ia mengatakan, untuk mengetahui detail persoalan itu, akan digelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), khususnya untuk PT Pembangunan Kepri.
“Sudah disepakati kita akan melakukan RUPS untuk PT Pembangunan Kepri. Direksi sebelumnya harus bertanggungjawab,” sebutnya.
Selain itu, Pemprov Kepri juga akan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), agar melakukan audit menyeluruh semua dana penyertaan modal, yang telah dikucurkan Pemprov Kepri ke PT Pembangunan Kepri.
Seluruh proses itu, baik RUPS maupun audit BPK, akan dilakukan sebelum Gubernur Kepri melantik direktur baru PT Pembangunan Kepri.
“Pengurus lama harus mempertanggungjawabkan semua pemasukan dan pengeluaran uang tersebut. Itu uang rakyat, dan harus jelas peruntukannya. Kita akan minta diaudit menyeluruh,” tuturnya.
Asissten II Setdaprov Kepri Syamsul Bahrum menyebut, dari tiga peserta yang dinyatakan lolos, Gubernur Kepri Nurdin Basirun selaku pemegang saham utama, memilih Azwardi untuk menempati Direktur BUMD Kepri itu.
“Itu (pemilihan) sudah sesuai mekanisme dan Gubernur yang menentukan siapa yang akan dipilihnya,” ujarnya.
Ia menduga, dipilihnya mantan Ketua KPID Provinsi Kepri itu sebagai Direktur PT Pembangunan Kepri, karena dianggap mampu untuk membawa PT Pembangunan Kepri menjadi lebih baik.
“Itu salah satu indikatornya,” singkatnya.(kar)