TANJUNGPINANG (HAKA) – Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, Yuniarni Pustoko Weni, angkat bicara terkait masalah direksi BUMD Kota Tanjungpinang.
Ia merasa miris, karena sejak awal berdiri hingga sekarang, BUMD Tanjungpinang banyak diterpa masalah.
“Ditambah lagi muncul persoalan utang para mantan direktur, seperti yang diberitakan,” ungkapnya, Rabu (8/7/2020) kepada hariankepri.com.
Ia mengatakan, hal tersebut mencerminkan bahwa managemen BUMD itu karut-marut. “Kok bisa utang berlarut-larut tetapi tidak pernah dilaporkan dan disampaikan. Apalagi Ada RUPS. Ini yang aneh, kenapa baru muncul?,” ucapnya setengah bertanya.
Bukankah, lanjut Weni, dalam laporan keuangan BUMD harusnya terlihat. Sebab, mereka pun diaudit oleh konsultan pajak.
Sepengetahuannya, BUMD ini hanya sehat pada tahun 2015 dan tahun 2016, sejak adanya kerjasama dengan Pelindo dan Angkasa Pura. Saat itu BUMD mampu berjalan, tanpa menanggung beban utang pegawai setiap bulan.
“Dengan adanya permasalahan yang ada sekarang ini, hanya punya dua pilihan untuk BUMD,” tegasnya.
Yang pertama, kata dia, BUMD dibubarkan.
Pasalnya, beberapa tahun terakhir ini BUMD tidak mampu memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah.
Kedua, sambung Weni, jika BUMD masih mau dipertahankan, maka ganti seluruh manajemen di BUMD.
“Cari dewan komisaris dan direksi yang baru, yang benar-benar kompeten dan ahli di bidangnya,” tegasnya.
Sekarang ini, menurut Weni, jangankan mau menghasilkan PAD, manajemennya saja sudah karut marut.
“Saya harap pemerintah segera ambil langkah cepat dan konkrit. Segera lakukan RUPS atau kalau perlu dilakukan RUPS LB. Karena kalau dibiarkan berlarut-larut tanpa ada pembenahan dan perbaikan maka tidak menutup kemungkinan dirut-dirut selanjutnya akan melakukan hal yang sama,” tukasnya.(zul)
