TANJUNGPINANG (HAKA) – Direksi PT Tanjungpinang Makmur Bersama (TMB), sebagai Badan Umum Milik Daerah (BUMD) Kota Tanjungpinang, diduga kuat sedang berkonflik.
Hal ini terlihat dari kasus Direktur Utama BUMD Kota Tanjungpinang, Fahmi yang diduga menggunakan gelar palsu, telah naik ke tahap penyidikan di Polres Tanjungpinang.
Nahasnya, terungkapnya kasus yang mendera Fahmi ini, berasal dari beberapa oknum di internal BUMD itu sendiri.
Berdasarkan data yang diterima redaksi hariankepri.com, dari LSM Komando Pemberantasan Korupsi (KPK) Provinsi Kepri, ada pertemuan antara mereka dengan beberapa orang petinggi BUMD, di rumah milik Hr pada 5 April 2020.
Pada pertemuan itu, turut dihadiri oleh orang dalam BUMD Kota Tanjungpinang yakni Ir, Zo, Mu. Sedangkan pihak lain yang hadir adalah, AR, YS, Ra, Os, Ti dan Hr sebagai tuan rumah. Termasuk Alfi Syahrin Arifin.
Saat diminta tanggapan ke Ir terkait adanya pertemuan tersebut, Ir tidak memberikan tanggapan secara lugas.
“Tak ada tanggapan. Memang ada foto saya di situ?,” jawab Ir setengah bertanya kepada hariankepri.com melalui pesan singkat, Selasa (7/7/2020).
Sementara itu, Sekjen LSM KPK Provinsi Kepri, Alfi Syahrin Arifin membenarkan, bahwa pada saat pertemuan beberapa kali dengan Hr, turut dihadiri 3 orang dari manajemen BUMD Kota Tanjungpinang.
“Sebelum memberikan laporan ke Polres Tanjungpinang, memang sudah ada beberapa kali pertemuan,” ungkapnya saat dihubungi.
Ia menceritakan, dirinya diundang oleh Hr, hanya ingin berkonsultasi untuk memperdalam adanya indikasi Tipikor yang diduga kuat dilakukan oleh Fahmi.
“Namun ketika saya datang, dan meminta bukti, mereka tidak bisa menunjukkannya,” ucapnya.
Pada prinsipnya, kata dia, kedatangan dirinya itu ke rumah Hr hanya memenuhi undangan, untuk memperdalam yang katanya adanya indikasi tipikor oleh Fahmi itu, namun mereka tidak bisa menunjukkan.
“Saya tidak tau apa motif mereka (orang dalam BUMD) ini menjatuhkan Fahmi, yang jelas, awal mula persoalan Fahmi ini terungkap dari pertemuan-pertemuan itu,” tukasnya.(zul)