NATUNA (HAKA) – Bupati Natuna, Hamid Rizal menghadiri video conference (vidcon) Penandatanganan Kontrak Serta Dokumen Konstruksi Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Serasan, di Gedung Daerah Kabupaten Natuna, Kamis (5/11/2020).
Dalam sambutannya Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti menyampaikan, bahwa PLBN terpadu Serasan ini, merupakan realisasi amanat dari Presiden Republik Indonesia mengacu kepada Keppres No 1 Tahun 2019.
“PLBN di Kecamatan Serasan satu dari 11 pembangunan PLBN yang akan dibangun di beberapa daerah perbatasan, semenjak tahun 2019 sampai 2022 mendatang,” ujarnya.
Diana juga menjelaskan bahwa PLBN yang dibangun saat ini sangat beragam, disesuaikan dengan karakter perbatasan, seperti perairan, sungai dan daratan.
Sedangkan PLBN yang dibangun di Serasan kebetulan berbatasan dengan laut, proses pembangunannya tergolong berbeda dan cukup sulit.
Diana berharap kepada PT Adhi Karya dan PT Ciriajasa Cipta Mandiri selaku pemenang tender, untuk dapat membangun PLBN Serasan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan spesifikasi pekerjaan yang tertuang dalam dokumen kontrak.
Pada kesempatan yang sama Bupati Natuna, Hamid Rizal juga menyampaikan, bahwa dengan adanya pembangunan PLBN ini, peluang pengembangan sektor pariwisata dan perikanan akan terbuka luas, dan akan berimbas pada peningkatan pemberdayaan masyarakat setempat.
“Akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Serasan dan Kecamatan Serasan Timur kearah kemajuan,” ujarnya.
Hamid menerangkan bahwa pembangunan PLBN Terpadu Serasan dirasa sangatlah penting, mengingat perdagangan lintas batas negara sudah terjadi sejak lama, dengan menempuh jarak sekitar 6 jam lebih, masyarakat Serasan sudah sampai di wilayah Sematan yang merupakan bagian dari Wilayah Malaysia Timur.
“Saya berharap dengan pembangunan PLBN Serasan ini ke depannya, dapat mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, PAD serta menjadi salah satu faktor terwujudnya percepatan kemajuan di Kabupaten Natuna, sebagai salah satu beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” harap Hamid. (dan)