TANJUNGPINANG (HAKA) – Puluhan honorer yang tergabung dalam Forum
Solidaritas Pejuang PPPK Pemko Tanjungpinang, mengadu ke DPRD setempat setelah tidak lulus seleksi kompetensi PPPK 2024, Senin (6/1/2025).
Puluhan honorer itu langsung diterima oleh Wakil Ketua DPRD Tanjungpinang Ade Angga bersama beberapa anggota lainnya.
Koordinator Forum Solidaritas Pejuang
PPPK Pemko, Zulbahri mengatakan, kepada DPRD mereka meminta kejelasan nasib mereka karena tidak lolos PPPK.
Menurutnya, ada sekitar 800 honorer dinyatakan tidak lolos seleksi PPPK 2024 tahap pertama ini. Padahal mereka sudah mengabdi selama belasan tahun di Pemko Tanjungpinang.
“Keadilannya tidak ada, yang lulus malah THL baru, bukan kami iri ya,” ujarnya pada Hariankepri.com.
Ia menegaskan, forum solidaritas ini sengaja dibentuk memperjuangkan nasib ratusan honorer Pemko yang tidak lolos seleksi PPPK 2024.
Mereka pun meminta agar tidak menjadi PPPK paruh waktu, melainkan bekerja penuh waktu, seperti pegawai pemerintah pada umumnya.
“Jadi kami mau ada kepastian, kapan menjadi paruh waktu dan mana juknisnya. Kita juga minta agar tidak paruh waktu,” tuturnya.
Ia juga mempertanyakan alasan Pemko tidak menyediakan kuota yang sesuai, sehingga honorer banyak tidak lolos seleksi.
“Kalau tidak ada anggaran, kami memahami. Intinya kenapa tidak sesuasi dengan database untuk pembukaan PPPK,” ujarnya.
Ia berharap dengan adanya RDP dengan wakil rakyat dapat memberikan angin segar bagi honorer.
“Hasil RDP ini, DPRD akan menanyakan ke BKPSDM Pemko. Semoga ada kejelasan terkait nasib kami ini,” pungkasnya. (sah)
