Kedua, melaksanakan tata Kelola pemerintahan yang bersih, terbuka dan berorientasi pelayanan. Yang ketiga, mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, sehat dan berdaya saing dengan berbasiskan iman dan taqwa.
Keempat, mengembangkan dan melestarikan budaya Melayu dan nasional dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan kelima, mempercepat konektivitas antar pulau dan pembangunan infrastruktur kawasan.
Sebagai Gubernur, Ansar mengakui bahwa Pemerintah Provinsi Kepri tidak memiliki cukup banyak anggaran, untuk membangun seluruh impian masyarakat Kepri yang tertuang dalam visi dan misinya tersebut.
Namun dengan kepiawaian berdiplomasi serta didukung dengan hubungan emosional yang baik dengan pemerintah pusat, Ansar telah berhasil meletakkan pondasi untuk segera dibangunnya sejumlah proyek strategis di Kepri memanfaatkan dana APBN.
Dan proyek-proyek strategis tersebut menyebar di seluruh kabupaten dan kota yang ada di Kepulauan Riau. Sejumlah proyek infrastruktur yang akan dibangun menggunakan dana APBN, setelah melalui komunikasi yang dilakukan oleh gubernur.
Di antaranya pengembangan pelabuhan multifungsi Parit Rempak di Kabupaten Karimum, rencana pembangunan jembatan bebas hambatan Batam-Bintan, Pelabuhan Samudera Teluk Buton di Kabupaten Natuna, dan Pelabuhan Logistik Terpadu Teluk Durian di Kabupaten Kepulauan Anambas.
Lalu ada juga Bendungan Letung di Kabupaten Lingga, Penataan kawasan Pulau Penyengat di Kota Tanjungpinang, pembangunan SPAM regional dan Pembangunan Estuari DAM Busung di Kabupaten Bintan, dan Pelabuhan pengumpan regional kota di Tanjunguban Kabupaten Bintan.
Tidak hanya di bidang infrastruktur, selama setahun kepemimpinan Ansar-Marlin juga telah berhasil membuahkan sejumlah terobosan dalam bidang peningkatan perekonomian.
Salah satunya yang benar-benar langsung dirasakan oleh masyarakat manfaatnya adalah program pemberian pinjaman modal lunak dengan Bungan 0 persen kepada para pelaku Usaka Mikro Kecil Menengah (UMKM) se-Kepri.
Dalam hal ini Pemprov Kepri bekerjasama dengan Bank Riau Kepri (BRK). Pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp 2 miliar untuk menanggung seluruh bunga pinjaman yang dilakukan pelaku UMKM.
“Kita berusaha untuk memberikan solusi terbaik bagi masyarakat yang sedang susah. UMKM ini adalah sektor ril penggerak perekonomian, sementara selama pandemi banyak yang berhenti beroperasi,” ucap Ansar.
Untuk sektor pariwisata, Gubernur Ansar juga telah berupaya keras dengan menciptakan berbagai regulasi untuk membangkitkan dunia pariwisata di Kepri. Mengingat, sektor pariwisata adalah yang paling terdampak selama badai pandemi muncul.
Banyak hotel dan resort yang tutup dan mengakibatkan sejumlah karyawan di rumahkan. Saat ini pandemi belum hilang sepenuhnya, kasus-kasus baru masih terjadi secara fluktuatif.
Dan bagaimanapun juga, sektor pariwisata harus dihidupkan kembali. Kran kunjungan wisman ke Kepri, terkhusus untuk lokasi wisata terpadu harus segera dibuka agar perekonomian bergeliat. Namun Kesehatan, keamanan dan kenyamanan harus diperhatikan.
Untuk itu, dengan berkoordinasi secara intens ke pemerintah pusat, akhirnya Gubernur Ansar berhasil meyakinkan pusat dan lahirlah skema travel bubble. Melalui skema ini turis mancanegara bisa masuk dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh Pemerintah pusat.
Untuk di Indonesia, penerapan travel bubble ini hanya untuk Bali dan Kepri. Sedangkan di Kepri dibatasi di dua lokasi, yakni di lokasi wisata Lagoi di Bintan dan di Nongsa Batam.
“Kita terapkan ini setelah melewati berbagai rapat, baik ditingkat pusat maupun daerah. Bahkan beberapa kali kita melakukan rapat dengan negara tetangga seperti Singapura untuk saling memberikan informasi tentang kesiapan kedua negara terkait penerapan travel bubble ini,” kata Ansar.
