Kedua, memisahkan peran riset dan konsultansi/pemenangan politik. Pasalnya, tak semua pollster didirikan dengan niat untuk proyek ilmiah guna memproduksi pengetahuan. Tak sedikit yang motifnya semata-mata aksi ambil untung.
Ketiga, peran lembaga payung (umbrella organization), untuk konsekuen menegakkan etika dan tata aturan asosiasi.
Keempat, membangun enabling system yang kondusif bagi pertumbuhan survei politik yang lebih baik. Yakni, bagaimana menjaga relasi dengan stakeholders politik, dan relasi dengan media massa.
Kesimpulan akhir proyek elektoral bukan segalanya. Kebutuhan evidence-based policy, terutama oleh sektor pemerintah sebagai policy maker.
Bukan tak mungkin salah satu metodanya menggunakan polling atau jajak pendapat. Pendekatan yang populer dalam penyusunan kebijakan.
Data empirik sebagai basis pertimbangan utama. Varian evidence-based research: profiling, indeks, modelling. Macam-macam indeks bermunculan, seperti “demam Index” (index fever): HDI, HSI, Democracy Index, Governance Index, Indeks Persepsi Korupsi, Indeks Kesehatan Masyarakat Sipil, Indeks Kebahagiaan, Indeks Kerawanan Pemilu, dan lain-lain.
Jadi tulisan saya kali ini baru sedikit dari banyak cerita yang akan saya luapkan pada tulisan saya berikutnya. Terima kasih mas Fajar Nursahid atas materinya, LP3ES telah memberi laluan buat saya berkiprah di jalur politik ilmiah.
Mengawal demokrasi memang bukan hal mudah, banyak pelaku perusak Demokrasi di sekitar kita yang pura-pura terlihat paling demokratis, padahal sejatinya sedang membangun kekaisaran di daerah kekuasaannya.***
