TANJUNGPINANG (HAKA) – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tahun anggaran 2020 mengalami defisit sebesar Rp 750 miliar.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepri TS Arif Fadillah menyebut, defisit itu terjadi, karena dana transfer serta dana perimbangan dari pemerintah pusat terpangkas akibat pandemi wabah Covid-19.
“Berdasarkan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) nomor 35 dan 36 ada pengurangan DBH, DAU, DAK, serta beberapa item. Dari pengurangan beberapa item itu APBD kita diperkirakan sekarang Rp 3,3 sampai Rp 3,4 triliun atau berkurang Rp 750 miliar,” katanya di Kantor Gubernur, Pulau Dompak, Rabu (29/4/2020).
Untuk menyikapi kondisi tersebut, Pemprov Kepri telah memutuskan untuk mengalihkan seluruh anggaran seremonial untuk menutupi defisit anggaran tersebut.
Termasuk di antaranya anggaran safari Ramadan yang ikut dialihkan untuk menutupi defisit.
Selain itu lanjutnya, pihaknya juga telah mengalihkan seluruh anggaran perjalanan dinas ke luar daerah. Serta anggaran Bimbingan Teknis (Bimtek) yang telah disusun pada APBD 2020.
“Anggaran-anggaran itulah yang kita ambil untuk menutupi defisit,” jelas Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kepri ini.
Namun kata dia, khusus untuk anggaran proyek strategis Pemprov Kepri di APBD 2020, sesuai arahan Plt Gubernur Kepri dan Pimpinan DPRD Provinsi Kepri tetap akan dilaksanakan.
Alasannya kata dia, anggaran itu sebagai antisipasi apabila pandemi wabah Covid-19 yang diprediksi berakhir pada 29 Mei, ternyata berlanjut.
“Kalau nanti dalam perjalanannya ternyata Covid-19 ini (waktunya) bertambah tentu kebutuhan juga akan bertambah, dan itu untuk antisipasi,” jelasnya.(kar)
