TANJUNGPINANG (HAKA) – Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) berdampak pada kelanjutan pembangunan gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kepri.
Kedua gedung yang dibangun di Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang itu, kini tertunda pembangunannya.
Kepala Bidang (Kabid) Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPRP) Provinsi Kepri, Sayed Wahidin, mengungkapkan bahwa efisiensi belanja APBD tahun anggaran 2025 menyebabkan pihaknya belum dapat mengalokasikan anggaran untuk melanjutkan pembangunan kedua gedung tersebut.
“Karena ada kebijakan efisiensi, jadi untuk tahun ini kita belum dapat menganggarkan kelanjutan pembangunan gedung tersebut,” katanya, kepada hariankepri.com, Senin (17/2/2025).
Sayed juga menyampaikan, jika nantinya anggaran sudah mencukupi, pihaknya akan mengusulkan kembali untuk melanjutkan pembangunan kedua gedung tersebut.
Dia menjelaskan, di tahun 2025 ini pihaknya telah kami mengusulkan DED dinding penahan tanah utk kedua gedung dikarenakan perencanaan awal nya belum ada desain dinding penahan tanah nya.
“Diharapkan ke depannya pembangunan nya bisa terlaksana bersamaan dengan gedungnya,” tuturnya.
Menanggapi situasi ini, Ketua KPU Provinsi Kepri, Indrawan Susilo Prabowoadi, mengaku pasrah atas kondisi yang terjadi.
“Ya sudahlah, macet berarti,” kata Indrawan saat dihubungi hariankepri.com.
Indrawan menjelaskan bahwa inisiatif pembangunan gedung KPU dan Bawaslu Provinsi Kepri ini berasal dari Pemprov Kepri Kepri. KPU RI sendiri, sambungnya, tidak mengalokasikan anggaran untuk pembangunan gedung tersebut.
“Memang pembangunan gedung itu inisiatif dari Pemprov Kepri, KPU RI memang tidak ada mengalokasikan anggaran,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kepri, Zulhadril Putra tak merespon saat dihubungi untuk dimintai komentarnya ihwal kelanjutan pembangunan Gedung Bawaslu Kepri yang bakal tertunda.
Sebagai informasi, proyek pembangunan gedung KPU dan Bawaslu Provinsi Kepri di Pulau Dompak ini dimulai sejak tahun anggaran 2023.
Pada tahun pertama, Pemprov Kepri mengalokasikan anggaran sebesar Rp 9,1 miliar. Dengan rincian untuk pembangunan Gedung KPU Provinsi Kepri sebesar Rp 4,6 miliar dan Gedung Bawaslu Provinsi Kepri sebesar Rp 4,5 miliar.
Pembangunan kemudian dilanjutkan pada tahun anggaran 2024 dengan tambahan anggaran dari Pemprov Kepri sebesar Rp 1,4 miliar.
Menurut Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kepri, Sayed Wahidin, anggaran tersebut digunakan untuk pekerjaan lanjutan struktur gedung.
“Secara keseluruhan untuk kebutuhan anggaran dalam penyelesaiannya sekitar 35 miliar,” tuturnya.(kar)
