Site icon Harian Kepri

Datang ke Pemprov Kepri, KPK Paparkan Strategi Pencegahan Korupsi

Kasatgas Korsup Direktorat I Deputi Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK, Uding Juharudin saat rakor bersama jajaran Pemprov Kepri, Rabu (29/5/2024) lalu-f/zulfikar-hariankepri.com

TANJUNGPINANG (HAKA) – Kepala Satgas Direktorat I Deputi Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah I KPK, Uding Juharudin menekankan pentingnya evaluasi dan langkah konkret, dalam membangun sistem pencegahan korupsi yang efektif di daerah.

“Kami akan memastikan program-program yang digagas pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik,” katanya, saat berkunjung ke Pemprov Kepri, kemarin.

Dalam kunjungan tersebut, Uding juga memaparkan berbagai strategi dan metode pencegahan korupsi yang dapat diterapkan di tingkat daerah.

Termasuk, soal pengawasan internal yang ketat, transparansi dalam pengelolaan anggaran, serta peningkatan kapasitas aparatur sipil negara dalam hal integritas dan etika kerja.

Dia menegaskan, dengan telah aktifnya instrumen pencegahan korupsi Monitoring Center For Prevention(MCP) oleh KPK, diharapkan pemerintah daerah dapat mengawal dan mengawasi MCP.

“Hal ini agar bisa diimplementasikan dan tidak hanya sekedar administrasi nilainya tapi juga substansi yang mana pencegahan itu dapat dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.

Di hadapan pejabat Pemprov Kepri yang hadir pada waktu itu, Uding juga menekankan pentingnya kolaborasi yang solid antara semua pihak untuk memastikan keberhasilan program pencegahan korupsi.

“Kami berharap melalui rapat koordinasi ini, kita dapat merumuskan langkah-langkah konkret yang dapat diterapkan di Provinsi Kepri dan menjadi contoh bagi daerah lain,” harapnya.

Sementara itu, Sekdaprov Adi menyampaikan komitmen pemerintah Provinsi Kepri dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di wilayah Kepulauan Riau.

Pemprov Kepri, ujarnya, selalu berkomitmen penuh untuk menjalankan sistem pencegahan korupsi yang transparan dan akuntabel.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan KPK RI dan instansi terkait untuk memastikan bahwa setiap program pembangunan yang dilakukan di daerah bebas dari praktik korupsi,” tuturnya.(kar)

Exit mobile version