TANJUNGPINANG (HAKA) – BPJS Kesehatan meminta dukungan anggaran dari Pemprov Kepri, guna memastikan keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Provinsi Kepri.
Hal ini disampaikan Deputi Direksi Wilayah II BPJS Kesehatan, Oktovianus Ramba, dalam Forum Pertemuan Komunikasi Kepentingan Tingkat Provinsi Kepri, di Kantor Gubernur Kepri, beberapa waktu lalu.
Ramba mengungkapkan bahwa per 28 Februari 2025, jumlah peserta aktif JKN di Kepri mencapai 77,73 persen atau sekitar 1,74 juta jiwa.
“Sementara itu, sebanyak 20,52 persen atau 455 ribu peserta tercatat berstatus tidak aktif,” katanya.
Menurutnya, angka ini mengalami penurunan dibandingkan capaian 80,23 persen pada 31 Desember 2024. Penyebabnya antara lain pertumbuhan penduduk serta penurunan peserta aktif dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) dan Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara (PPU PN).
Ia pun menekankan pentingnya langkah strategis dari pemerintah daerah untuk mengatasi tren penurunan keaktifan peserta JKN ini.
Dukungan anggaran, sosialisasi kepada masyarakat, serta kemudahan akses layanan kesehatan menjadi faktor utama yang harus diperhatikan untuk menjaga keberlanjutan kepesertaan.
“Kami berharap ada langkah strategis dari Pemerintah untuk mengatasi penurunan keaktifan ini, baik melalui dukungan anggaran, sosialisasi kepada masyarakat, maupun kemudahan akses layanan bagi peserta,” harapnya.
Meski mengalami penurunan dalam jumlah peserta aktif, cakupan kepesertaan JKN di Kepri masih sejalan dengan capaian nasional, yakni 98,29 persen.
Berdasarkan data semester 1 tahun 2024 dari Dukcapil, jumlah penduduk Kepri tercatat sebanyak 2.220.043 jiwa, dengan 98,26 persen di antaranya telah terdaftar sebagai peserta JKN. Namun, masih ada sekitar 1,74 persen atau 38.679 jiwa yang belum terdaftar.
Menanggapi kondisi ini, Sekdaprov Kepri Adi Prihantara menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk meningkatkan kepesertaan JKN, khususnya bagi masyarakat yang belum terdaftar.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan dan dinas terkait agar seluruh masyarakat Kepulauan Riau mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak dan merata,” ujarnya.
Lebih lanjut, Adi menyoroti pentingnya strategi untuk meningkatkan keaktifan peserta JKN, terutama bagi kelompok masyarakat yang mengalami kendala dalam pembayaran iuran atau administrasi kepesertaan.
Ia juga mendorong BPJS Kesehatan untuk menghadirkan inovasi dan pendekatan yang lebih efektif, termasuk program edukasi dan sosialisasi yang lebih masif.
“Tujuan utama kita adalah memastikan peserta JKN tetap aktif dan tidak kehilangan akses terhadap layanan kesehatan yang mereka butuhkan,” pungkasnya.(kar)
