TANJUNGPINANG (HAKA) – Beragam persoalan menjadi sorotan pubik kepada Gubernur Kepri Nurdin Basirun dan Sekdaprov Arif Fadilah. Mulai dari masalah open bidding dan pelantikan yang menuai polemik, penerapan finger print bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkugan Pemprov Kepri, hingga isu kedaerahan yang digaungkan oleh sejumlah pihak.
Menurut Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepri Iskandarsyah, bahwa apa yang dilakukan Gubernur Nurdin dan Sekda Arif ini sudah tepat, khususnya penerapan finger print bagi pegawai.
“Mungkin butuh waktu untuk menyesuaikan diri, jadi tidak perlu dipersoalkan. Lihat tujuannya. Ini juga untuk meningkatkan disiplin pegawai,” imbuhnya.
Soal surat dari Komisi ASN (KASN) tentang pelantikan pejabat eselon II beberapa waktu lalu, seharusnya persoalan ini dilihat dari dua sisi. Belum tentu juga yang beredar itu adalah yang sebenarnya. Apalagi yang namanya ASN di Pemprov Kepri saat ini sudah terpolarisasi, dan sudah banyak juga yang ikut berpolitik.
“Serahkan saja kepada pemprov, biar mereka selesaikan secara internal masalah itu,” jelasnya.
Lalu mengenai isu kedaerahan, menurut Ketua Komisi II DPRD Kepri ini, hal tersebut bukan masanya lagi dibahas. Kemajuan satu daerah bahkan satu negara, tidak melihat dari mana asal pemimpinnya. Hingga saat ini, Provinsi Kepri bisa dikatakan provinsi yang sangat berkembang karena dibangun oleh bermacam orang dan latar belakang suku, daerah dan agamanya.
“Lagi-lagi saya tekankan, biarlah gubernur dan sekda bekerja, karena mereka lebih tahu kinerja para pembantunya di jajaran eselon II, III dan IV,” imbuhnya.
DPRD dan masyarakat mempunyai tugas untuk mengawasi program dan hasil dari kinerja pemerintah. Apabila tidak ada perkembangan, maka itu yang perlu diingatkan melalui kritikan kepada pemerintah.
“Kalau soal jabatan itu adalah amanah, kapan saja bisa hilang atau berganti. Yang perlu kita awasi sama-sama adalah output dari kerja gubernur.” tegasnya. (fik)
