TANJUNGPINANG (HAKA) – Pemprov Kepri menggelar konsultasi publik, tentang perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepri, Tahun 2021-2026, di Aula Wan Seri Beni, Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang, Senin, (11/09/2023).
Dalam konsultasi publik yang dihadiri oleh DPRD Provinsi Kepri itu, Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Kepri, Kamarudin Ali menyinggung soal pentingnya dalam RPJMD untuk menjaga kebudayaan asli Melayu.
“Karena, saat ini sudah hilang dan terpinggirkan masyarakat asli Melayu di Kepri, seperti contoh keadaan di Kota Batam khususnya Pulau Rempang Galang,” kata Politisi Partai Golkar itu.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Kepri, Lis Darmansyah, menyebut jika banyak rencana pembangunan yang tidak sesuai dengan demografi di Kepri.
Salah satunya seperti, rencana pembangunan pendidikan, pariwisata, kawasan industri yang kata dia, belum juga terealisasikan hingga saat ini.
“Seperti contoh di Kabupaten Natuna mau di buat sekolah pendidikan berbasis kemaritiman tapi belum juga terlaksana hingga kini,” sebut Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Kepri ini.
Kemudian, Ketua Komisi I Bobby Jayanto, dalam konsultasi publik itu menyebut, soal kurangnya kawasan industri di Kota Tanjungpinang.
Menurut Politisi Partai NasDem itu, akibat hal itu membuat Tanjungpinang, yang merupakan Ibu Kota Provinsi Kepri, kekurangan lowongan pekerjaan.
“Akibatnya, banyak generasi muda yang seharusnya menjadi penggerak roda ekonomi di Kota Tanjungpinang lebih memilih untuk keluar dari kota ini dan bekerja di daerah lain,” paparnya.(kar)