TANJUNGPINANG (HAKA) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Daerah Pemilihan (Dapil) Natuna dan Anambas protes.
Penyebabnya, Gubernur Kepri Nurdin Basirun dinilai tak adil, dalam mengalokasikan anggaran untuk pembangunan kedua Kabupaten tersebut.
“Hari ini saya tidak akan membacakan aspirasi kami. Karena sama seperti sebelumnya, aspirasi yang sebelumnya juga belum dipenuhi. Kami harap, Pak Gubernur mau mendengarkan masalah ini,” kata Koordinator Dapil Natuna Anambas Wan Norman Edi dalam Rapat Paripurna Laporan Hasil Reses DPRD Provinsi Kepri, di Ruang Rapat Utama, DPRD Provinsi Kepri, Pulau Dompak, Senin (1/7/2019).
Menurut penilaian pihaknya, selama ini Pemprov Kepri kurang proporsional dalam pembagian alokasi anggaran, untuk pembangunan di Kabupaten Natuna dan Anambas.
“Proporsional di sini dalam sisi kebutuhan. Kami merasa di sana masih sangat tertinggal,” sebut Politisi Partai Demokrat ini.
Selain itu lanjutnya, perhatian Pemprov Kepri terhadap kedua Kabupaten tersebut setiap tahun justru malah, semakin berkurang.
Contohnya kata dia, anggaran pembangunan di Klarik-Batu Ubi Kabupaten Natuna yang tahun ini tidak dianggarkan.
Padahal, sebelumnya hampir setiap tahun anggaran, Pemprov Kepri selalu mengalokasikan anggaran untuk penyelesaian jalan tersebut.
“Ini tentu menjadi kekecewaan sangat mendalam bagi masyarakat di sana tahun ini,” tuturnya.
Dalam paripurna itu, kepada Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Wan, juga menyampaikan bahwa masyarakat di dua Kabupaten itu sudah cukup sering mengajukan permohonan bantuan pembangunan tempat ibadah kepada Pemprov Kepri.
Namun, sayangnya kata dia, usulan itu kerap tidak ditanggapi oleh Pemprov Kepri.
“Karena itu, masyarakat sering mengatakan kepada Saya tolong Pak Wan diingatkan kepada Gubenur, takut (beliau) lupa. Dan ini kesempatan Saya ketemu dan ini langsung Saya sampaikan kepada Pak Gubernur,” tuturnya.(kar)