TANJUNGPINANG (HAKA) – Anggota DPRD Kepri Lis Darmansyah diperiksa oleh Penyidik KPK, di Kantor Satreskrim Polres Tanjungpinang, pada Kamis (11/11/2021) mulai pukul 12.40 WIB hingga pukul 15.50 WIB.
Wali Kota Tanjungpinang periode 2013-2018 ini, mengaku diperiksa mengenai tugas serta fungsi Dewan Kawasan FTZ.
“Pertanyaan tadi, lebih banyak seputar tugas-tugas Dewan Kawasan. Terus ditanya ada pembagian tugas dan seputar SOP nya dan memang gak ada,” ucap Lis kepada wartawan.
Ia menerangkan, untuk Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Pulau Bintan adalah, Nurdin Basirun yang juga Gubernur Kepri saat itu.
Sedangkan, para wakil ketua adalah ex-officio, yang diisi oleh kepala daerah di masing-masing wilayah, baik di Kabupaten Bintan maupun Kota Tanjungpinang.
“Termasuk saya saat itu menjabat Wali Kota Tanjungpinang sebagai Wakil Ketua Dewan Kawasan,” ucapnya.
Lis mengaku ditanya Penyidik antara tugas Dewan Kawasan dan permasalahan korupsi pengaturan barang kena cukai dalam Pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas wilayah Kabupaten Bintan untuk tahun 2016-2018. Dengan tersangka Bupati Bintan nonaktif Apri Sujadi.
Begitupun juga terkait dengan kuota cukai rokok di Bintan, sambung Lis, tidak pernah dibahas di Dewan Kawasan.
“Kuota itu, kita gak ngerti, kita gak tau. Bahkan, tidak pernah rapat,” imbuhnya.
Lis menambahkan, tentang hasil laporan internal BP Kawasan Bintan juga tidak pernah ada disampaikan ke Dewan Kawasan.
“Itu kan tidak ada hubungannya dengan kita. Laporan disampaikan kepada siapa tapi bukan kepada kita (Dewan Kawasan),” ungkapnya.
Saat dikonfirmasi apakah dalam kasus korupsi ini, ada pembagian fee uang. Lis menegaskan tidak ada.
“Kita gak pernah tau,” pungkasnya. (rul)
