TANJUNGPINANG (HAKA) – Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mulai melakukan telaah, terhadap konflik internal yang terjadi di tubuh PT Pelabuhan Kepri. Demikian ditegaskan Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kepri Widiastadi Nugroho.
Ia mengatakan, saat ini pihaknya tengah mempelajari konflik di Badan Usaha Pelabuhan (BUP) tersebut.
“Kami tidak mau gegabah. Masih dipelajari. Saya minta waktu dalam pekan ini,” katanya menanggapi konflik internal di jajaran direksi PT Pelabuhan Kepri, Senin (29/4/2019).
Disinggung soal komunikasi antara pihaknya dengan perusahaan tersebut, politisi yang akrab disapa Iik ini mengaku, komunikasi antara keduanya tidak terlalu intens.
Bahkan, boleh dikatakan tidak pernah. Karena kata dia, beberapa kali pihaknya mencoba mengundang direksi PT Pelabuhan Kepri, selalu tidak ditanggapi.
“Kita sudah beberapa kali mengundang. Tapi (direksi) tidak ada balasan,” sebut legislator PDI Perjuangan ini.
Konflik internal PT Pelabuhan Kepri kembali mencuat, setelah Komisaris PT Pelabuhan Kepri Huzrin Hood mengaku, tidak sanggup untuk menengahi konflik ketiga direksi perusahaan itu.
Huzrin menyampaikan, satu bulan setelah rapat umum pemegang saham (RUPS) untuk menengahi konflik sebelumnya. ketiga direksi perusahaan sama sekali tidak berubah.
“Ketiganya masih tetap sama merasa paling hebat dan benar, sehingga belum ada kekompakan dalam mengurus perusahaan ini,” sebutnya.
Gubernur Kepri Nurdin Basirun sendiri selaku pemegang saham utama perusahaan itu, belum memberikan jawaban tegas.
“Kasih ring sajalah mereka itu,” selorohnya menanggapi konflik PT Pelabuhan Kepri, Senin, (22/4//2019) pekan lalu. (kar)