TANJUNGPINANG (HAKA) – Pemerintah Provinsi Kepri, terus mematangkan wacana untuk Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) gratis bagi seluruh SMA/SMK dan SLB di Provinsi Kepri.
Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Kepri, M Dali mengatakan, pihaknya tengah menyusun rencana anggaran untuk menggratiskan biaya SPP tersebut.
“Nama program yang kita usulkan itu BOS DAKR. Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kepulauan Riau,” katanya, kemarin.
Program ini lanjutnya, ditargetkan mulai berjalan pada 2022 dan selesai pada 2024 mendatang. Program ini sendiri, untuk mendukung program wajib belajar 12 tahun di Provinsi Kepri yang ditargetkan sudah akan launching pada 2024 mendatang.
“Sekarang kita masih dalam tahap menuju (wajib belajar). Apabila sudah sampai tahap ke wajib belajar 12 tahun, maka SPP tidak boleh dipungut lagi, baik itu sekolah negeri dan swasta,” jelasnya.
Adapun estimasi anggaran yang dibutuhkan untuk menggratiskan SPP selama tiga tahun itu sebesar Rp 643 miliar. Dengan rincian, pada 2022 sebesar Rp 106 miliar, di 2023 Rp 207 miliar, dan di 2024 sebesar Rp 330 miliar.
“Itu (rencana) anggaran yang saya ajukan. Jadi di akhir masa jabatan Pak Gubernur wajib belajar 12 tahun sudah launching. SPP tidak boleh dipungut lagi,” ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad memastikan, janjinya untuk menggratiskan SPP bagi siswa SMA dan SMK di Provinsi Kepri akan ia tunaikan.
Namun, hal itu belum dapat ia lakukan dalam waktu dekat ini mengingat, beban APBD Pemprov Kepri saat ini dalam kondisi yang cukup berat.
“Jadi kita realistis saja, karena kemampuan (beban) APBD kita ini berat. Makanya sekarang kita tengah menyisir (merasionalisasi) satu-satu (kegiatan di APBD),” katanya, di Gedung DPRD Provinsi Kepri, Senin (5/7/2021) kemarin.(kar)