TANJUNGPINANG (HAKA) – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) mulai tancap gas menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD P) Tahun Anggaran 2025.
Penyusunan ini digarap lebih awal dari biasanya demi mengoptimalkan belanja daerah dan menyesuaikan dinamika fiskal tahun berjalan.
Wakil Gubernur (Wagub) Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, mengungkapkan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saat ini tengah melakukan pembahasan internal mengenai kebutuhan belanja masing-masing.
“APBD P memang kita percepat, mulai sekarang OPD sudah menyusun kebutuhan belanja untuk (APBD P) 2025,” ujarnya, kepada hariankepri.com, di Kota Tanjungpinang, kemarin.
Pemprov Kepri, kata Nyanyang, menargetkan pembahasan bersama DPRD Kepri dimulai pada awal Juli 2025, sekaligus berharap bisa langsung disahkan pada bulan yang sama.
“Jadi bulan Juli ini sudah mulai kita bahas dan sahkan bersama DPRD,” jelasnya.
Terkait potensi penambahan belanja di APBD P, Nyanyang membuka peluang adanya revisi pendapatan daerah yang lebih tinggi dari APBD Murni Tahun Anggaran 2025.
Dia mengatakan, selain dari pajak daerah, Pemprov Kepri kini juga sedang gencar mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi, termasuk perizinan dan Sarana Pelayanan Sosial (SPS).
“Ada juga sisa dana hibah Pilkada dari KPU dan Bawaslu yang bisa menopang pendapatan,” sebutnya.
Terpisah, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kepri, Diky Wijaya, menyampaikan, hingga akhir triwulan I tahun 2025, pendapatan daerah sudah mencapai Rp 874,336 miliar atau sekitar 22,31 persen dari target APBD Murni 2025 yang dipatok sebesar Rp 3,918 triliun.
Diky mengatakan, realisasi pendapatan tersebut berasal dari PAD dan pendapatan transfer. Khusus untuk PAD, realisasi tercatat sebesar Rp391,918 miliar atau 22,27 persen dari target Rp1,759 triliun.
“Realisasi PAD ini berasal dari pajak daerah, retribusi, serta pendapatan lain-lain yang sah. Namun, laba dari BUMD dan Bank Riau Kepri belum terealisasi,” paparnya.
Diky menuturkan, sejauh ini sektor pajak daerah masih menjadi tulang punggung PAD Pemprov Kepri. Untuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) menyumbang realisasi terbesar sebesar Rp107,060 miliar.
Disusul Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp95,091 miliar, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Rp85,537 miliar, Pajak Air Permukaan (PAP) Rp32,041 miliar, serta Pajak Opsen Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang terealisasi Rp12,057 miliar.
“Sedangkan untuk pajak rokok dan pajak alat berat, sampai triwulan I 2025 belum ada yang masuk ke PAD,” pungkasnya.(kar)
