TANJUNGPINANG (HAKA) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mendesak Gubernur Nurdin Basirun, agar menyikapi hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini disampaikan Wakil Ketua II DPRD Provinsi Kepri, Husnizar Hood, Jumat (23/11/2018) kemarin.
“Gubernur sebagai pembina kepegawaian dan juga tentunya para pejabatnya, harus bersikap tegas. Pemerintahan itu teamwork, bukan jalan sendiri-sendiri,” tegasnya.
Hasil survei tersebut, imbuhnya, juga harus menjadi pembelajaran dan menjadi bahan introspeksi diri, baik kepala daerah maupun seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri.
“Saya pikir ini harus menjadi fokus perhatian seluruh para pejabat di lingkungan Pemprov Kepri dengan terus mengevaluasi diri,” sebut Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Kepri ini.
Menurutnya, hasil survei yang menempatkan Provinsi Kepri sebagai juara dalam hal penyalahgunaan wewenang dan suap harus disikapi dengan serius.
Karena kata dia, hasil survei itu menjadi gambaran bila integritas pejabat di lingkungan Pemprov Kepri masih jauh dari harapan.
“Ini berarti ada kesalahan yang mendasar dan ini harus diubah,” tegasnya.(kar)
