TANJUNGPINANG (HAKA) – DPRD Provinsi Kepri, akan menindaklanjuti tuntutan dari aksi demo bertemakan Indonesia Gelap, yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Tanjungpinang-Bintan Aksi Indonesia Gelap 2025, Kamis (20/2/2025).
Wakil Ketua III DPRD Provinsi Kepri, Bakhtiar menyampaikan, bahwa para legislator memberikan respon positif, untuk menampung seluruh aspirasi yang disampaikan oleh para mahasiswa dalam aksi demo tersebut.
“Ada tuntutan untuk pemerintah pusat, dan nanti akan kami teruskan aspirasi ini ke perwakilan kita yang di pusat,” ujarnya, kepada hariankepri.com.
Kemudian, beberapa tuntutan yang mengarah ke Pemerintah Daerah di Provinsi Kepri, jajarannya juga akan langsung menyampaikan aspirasi masyarakat ini ke pemprov.
“Kita apresiasi aksi demo berjalan dengan tertib, makanya kita mau menjembatani aspirasi mereka. Hal ini menggambarkan bahwa mereka mahasiswa yang cerdas, maka tuntutan ini harus segera kita tindak lanjuti,” terangnya.
Sementara itu, koordinator lapangan aksi tersebut, Joel menegaskan, beberapa tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut, antara lain yakni pemerintah bersedia mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, tentang efesiensi belanja tahun anggaran 2025.
Kemudian, mereka berharap agar pemerintah dapat memberikan kepastian bahwa tidak akan ada pemotongan dana pendidikan serta kesehatan, yang akan berdampak buruk di tengah masyarakat.
“Kami juga meminta agar pemerintah dapat mengkaji ulang program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dapat menimbulkan beban anggaran,” tuturnya.
Joel menambahkan, bahwa para mahasiswa tersebut juga menuntut, supaya pemerintah dapat menindak tegas kementerian/lembaga yang melakukan pengangkatan staff khusus ditengah efisiensi anggaran.
“Kami harap DPRD Provinsi Kepri dapat mengevaluasi tentang pengangkatan sejumlah staf khusus oleh Gubernur Provinsi Kepri,” tukasnya. (dim)
