TANJUNGPINANG (HAKA) – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepri, Wahyu Wahyudin meminta Pemprov Kepri dapat mengoptimalkan pemanfaatan kawasan konservasi perairan.
Menurut Politisi PKS itu, jika hal itu dilakukan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi Kepri sehingga bisa berdampak untuk kesejahteraan masyarakat.
“Karena, dengan luas kawasan konservasi kelautan kita yang mencapai tiga juta hektare, hal itu tentu jadi potensi untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi,” katanya, kepada hariankepri.com, Senin (26/8/2024).
Dia menjelaskan, kawasan konservasi perairan tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai peluang usaha di sektor kelautan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
“Seperti budidaya rumput laut, lalu perikanan, hingga pariwisata,” jelasnya.
Wahyu juga mendorong unit pelayanan teknis dinas (UPTD) kawasan konservasi perairan yang telah dibentuk oleh Pemprov Kepri melalui peraturan gubernur (Pergub) bisa bekerja secara optimal.
“Dengan begitu, potensi kawasan konservasi perairan dapat dikelola dengan baik demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menerbitkan peraturan gubernur Pergub yang berisi pembentukan Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Kawasan Konservasi Perairan.
Gubernur Ansar mengatakan, UPTD ini nantinya akan difokuskan dalam pemanfaatan, pengembangan serta pengawasan kawasan konservasi di Kepri.
“Keberadaan UPTD ini juga bertujuan untuk mendukung optimalisasi pengelolaan enam kawasan konservasi di perairan Kepri dengan luas area sekitar 3 juta hektare,” katanya, Jumat (23/8/2024).
Lebih lanjut Ansar menjelasakan, dari total 3 juta hektare kawasan konservasi tersebut, sebanyak 1,1 juta hektare dikelola pemerintah pusat. Sedangkan, sisanya sekitar 1,9 hektare dikelola oleh Pemprov Kepri.
“Kawasan konservasi yang dikelola Pemprov Kepri itu tersebar di perairan Timur di Kabupaten Bintan, Galang-Rempang di Kota Batam, Serasan di Kabupaten Natuna, serta Pulau Tiga dan Desa Penaah di Kabupaten Lingga,” paparnya.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepri Said Sudrajad menambahkan, pengelolaan kawasan konservasi perairan bisa memberikan sumbangsih terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
“Kita ambil contoh pengelolaan kawasan konservasi perairan di Raja Ampat, Papua Barat Daya, yang mampu menyumbang PAD sekitar Rp 20 miliar per tahun,” tuturnya.(kar)