TANJUNGPINANG (HAKA) – DPRD Kota Tanjungpinang menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT Pelindo Cabang Tanjungpinang, Senin (20/1/2025) siang.
Dalam RDP itu, DPRD mempertanyakan rencana kenaikan pas masuk pelabuhan Sribintan Pura (SbP) Tanjungpinang mulai 1 Februari 2025 mendatang.
Hadir dalam kesempatan tersebut Branch Manager Pelindo Tanjungpinang Tonny Hendra Cahyadi bersama jajaran, Sekda Tanjungpinang Zulhidayat, anggota DPRD dan perwakilan masyarakat.
Ketua DPRD Tanjungpinang Agus Djurianto menegaskan, dalam RDP itu seluruh Komisi dan Fraksi menolak rencana kenaikan tarif pas masuk Pelabuhan SbP.
“DPRD tadi sudah menuangkan ada lima poin, intinya kami menolak kenaikan tarif pas pelabuhan,” ujarnya usai rapat.
Menurutnya, penolakan wakil rakyat ini lantaran kebijakan tersebut dinilai tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Kebijakan kenaikan tarif ini, kata Agus, memang wewenang dari Pelindo. Namun, tidak ada salahnya jika mendengarkan rekomendasi dari daerah.
“Kita melihat situasi dan kondisi pada saat ini tidak tepat untuk kenaikan tarif walaupun tadi Pelindo sampaikan sudah lama ingin berlakukan sejak 2023,” sebutnya.
Ia menyebutkan, selain perekonomian masyarakat yang lagi lesu, pemerintah juga dalam kondisi tidak baik-baik saja. Apalagi dalam waktu dekat akan menghadapi Hari Raya Imlek maupun Idul Fitri.
“Kondisi ini tentu sangat berpengaruh pada masyarakat. PT Pelindo Tanjungpinang dapat sampaikan rekomendasi DPRD ini ke Pelindo pusat,” imbuhnya.
Sementara itu, Branch Manager Pelindo Multi Terminal Tanjungpinang, Tonny Hendra Cahyadi mengatakan, akan menyampaikan hasil rekomendasi DPRD tersebut ke Pelindo Pusat.
Terkait jadi atau tidak kenaikan tarif ini, kata dia, masih menunggu arahan dari Pelindo pusat. “Kami tergantung arahan dengan Direksi,” ujarnya.
Ia berharap, pemberlakuan itu dapat tetap berlangsung. Namun sesuai dengan usulan mereka yakni hanya untuk pelabuhan Internasional.
“Ya usulan kami kalau bisa seperti itu. Untuk internasional kita berlaku,” tukasnya. (sah)
