TANJUNGPINANG (HAKA) – Ketua DPRD Kepulauan Riau (Kepri), Iman Sutiawan, merespon positif usulan Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, yang meminta agar DPRD Kepri bersedia merasionalisasi anggaran belanja mereka sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
“Kita mendukung penuh,” kata Iman saat dihubungi hariankepri.com, Senin (17/2/2025) petang.
Iman menegaskan bahwa pada prinsipnya DPRD Kepri mendukung kebijakan efisiensi sesuai dengan Inpres tersebut, termasuk jika anggaran dewan perlu dirasionalisasi. Salah satu anggaran yang berpeluang dikurangi adalah anggaran perjalanan dinas anggota DPRD Kepri.
“Kita intinya sepakat jika anggaran kita harus dirasionalisasi. Seperti perjalanan dinas misalnya, karena itu memang sesuai dengan inpres,” jelas Ketua DPD Partai Gerindra Kepri ini.
Meski demikian, Iman menyatakan bahwa proyeksi anggaran belanja DPRD Kepri yang akan dirasionalisasi, masih harus dibahas lebih lanjut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Karena yang namanya pembahasan anggaran ini harus dibahas bersama-sama,” sebutnya.
Terpisah, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepri, Adi Prihantara, mengungkapkan bahwa dari pembahasan sementara, proyeksi belanja di APBD murni 2025 yang akan dirasionalisasi mencapai Rp 252 miliar.
Anggaran tersebut berasal dari beberapa pos belanja, seperti belanja perjalanan dinas yang dikurangi hingga 50 persen, belanja pendukung yang bersifat seremonial, belanja pelatihan, serta belanja penyewaan.
“Tapi ini belum dihitung secara riil,” ujarnya, kepada hariankepri.com, di Gedung DPRD Kepri, Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang, Senin (17/2/2025).
Adi menambahkan bahwa angka tersebut masih perlu dihitung secara detail dan dievaluasi kembali dalam perencanaan belanja yang akan diefisiensi.
“Nanti akan ada pembahasan lagi bersama Badan Anggaran (Banggar) dua minggu dari sekarang,” tuturnya.
Sebelumnya, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, meminta anggota DPRD Kepri bersedia agar anggaran belanja mereka dirasionalisasi sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan efisiensi.
“Kita berharap mereka (anggota DPRD) bersedia anggarannya dirasionalisasi. Biar sama-sama kita menanggung ini,” kata Ansar kepada hariankepri.com, di Gedung Daerah, Kota Tanjungpinang, Senin (17/2/2025).(kar)
