TANJUNGPINANG (HAKA) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemprov Kepri, menyepakati APBD Pemprov Kepri tahun anggaran 2020 sebesar Rp 3,94 triliun.
Nilai APBD ini disahkan dalam sidang Paripurna dengan agenda, Laporan Akhir Badan Anggaran DPRD Provinsi Kepri Terhadap Hasil Pembahasan Nota Keuangan dan Ranperda APBD Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2020, Jumat (29/11/2019).
Berdasarkan laporan akhir Banggar DPRD Kepri dari total 41 organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Kepri, Dinas Pendidikan mendapat alokasi pagu sekitar Rp 1,21 triliun.
Alokasi anggaran untuk Disdik Kepri ini, sesuai dengan amanat undang-undang tentang 20 persen dari APBD, ditambah dengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari APBN, sehingga tembus Rp 1,2 triliun.
Bahkan, saking fantastisnya, anggaran satu OPD Pemprov Kepri ini, bisa melebihi total APBD Pemko Tanjungpinang tahun 2020 mendatang sekitar Rp 1 triliun.
Dalam laporannya Wakil Ketua Banggar Dewi Kumalasari memaparkan, pendapatan daerah Provinsi Kepri tahun anggaran 2020 diasumsikan sebesar Rp 3,87 Triliun. Jumlah tersebut naik sebesar Rp 156 miliar, dari tahun anggaran 2019.
“Kemudian untuk penerimaan dari dana perimbangan sekitar Rp 2,5 triliun mengalami kenaikan sebesar Rp 140,3 miliar dari tahun 2019,” jelasnya.(kar)
Berikut Rincian Struktur APBD Pemprov Kepri 2020 :
I. Pendapatan Daerah : Rp 3.870.833.287.695
1. PAD : Rp.1.291 triliun
1.1 Pajak Daerah : Rp 1.137 triliun
1.2 Retribusi Daerah : Rp 64.823 miliar
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan : Rp 8 miliar
1.4 Lain-lain pendapatan yang sah : Rp 80.560 miliar
2. Penerimaan Dana Perimbangan : Rp 2.539 triliun
1.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak : Rp. 527.008 miliar
1.2 Dana Alokasi Umum : Rp. 1.206 triliun
1.3 Dana Alokasi Khusus : Rp. 806.088 miliar
3. Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah : Rp 39.941.035.000
II. Belanja Daerah : Rp 3.945.833.287.695
1. Pagu Anggaran OPD :
1. Dinas Pendidikan : Rp 1,21 triliun
2. Dinas Kesehatan : Rp 55.117 miliar
3. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan : Rp. 414.560 miliar
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman : Rp 130.024 miliar
5. Dinas Sosial : Rp 20.928 miliar
6. DP3PPKB : Rp 23.614 miliar
7. Dinaker dan Transmigrasi : Rp 33.479 miliar
8. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan : Rp 30.454 miliar
9. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan : Rp 29.022 miliar
10. Dinas PMD Dukcapil : Rp 17.651 miliar
11. Disnas Perhubungan : Rp 77.134 miliar
12. Diskominfo : Rp 17.853 miliar
13. Dinas Koperasi dan UKM : Rp 17.279 miliar
14. Dispora : Rp 45 miliar
15. Disbud : Rp 17,37 miliar
16. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah : Rp 21,21 miliar
17. Dinas Kelautan dan Perikanan : Rp 59,39 miliar
18. Dinas Pariwisata : Rp 29,26 miliar
19. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral : Rp. 26.12 miliar
20. Dinas Perindustrian dan Perdagangan : Rp. 28.8 miliar
21. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan : Rp.39.209 miliar
22. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah : Rp. 93.167 miliar
23. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah : Rp. 115.626 miliar
24. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia : Rp. 25.450 miliar
25. Badan Penanggulangan Bencana Daerah : Rp. 12.021 miliar
26. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik : Rp. 14.548 miliar
27. Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran : Rp. 21.642 miliar
28. Biro Pemerintahan dan Perbatasan : Rp. 5.480 miliar
29. Biro Kesejahteraan Rakyat : Rp 38.311 miliar
30. Biro Hukum : Rp. 5.089 miliar
31. Biro Administrasi Perekonomian : Rp. 5.845 miliar
32. Biro Layanan Pengadaan : Rp. 7.387 miliar
33. Biro Administrasi Pembangunan : Rp. 6.503 miliar
34. Biro Umum : Rp. 162.716 miliar
35. Biro Organisasi dan Korpri : Rp. 5.724 miliar
36. Biro Humas Protokol dan Penghubung : Rp. 51.838 miliar
37. Inspektorat Daerah : Rp. 33.117 miliar
38. Sekretariat DPRD : Rp. 160.729 miliar
39. Rumah Sakit Umum Raja Ahmad Thabib : Rp 160.792 miliar
40. Rumah Sakit Umum Engku Haji Daud : Rp. 56.459 miliar
#sumber laporan akhir banggar dprd provinsi kepri