BINTAN (HAKA) – Badan Pengusahaan (BP) Bintan, hanya memiliki area 60 hektara (Ha) untuk melaksanakan pengelolaan dan pembangunan pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) atau Free Trade Zone (FTZ) di seluruh Kabupaten Bintan.
“Untuk itu, BP Bintan akan mengusulkan ke Kementerian Perdagangan agar kawasan FTZ dapat menyeluruh di wilayah Kabupaten Bintan,” ucap Kepala BP Bintan, Farid Irfan Siddik, beberapa waktu lalu.
Salah satu tujuan pengusulan cakupan FTZ itu, menurut Farid, agar BP Bintan mudah mengontrol pengelolaan aset maupun barang-barang kebutuhan masyarakat di Kabupaten Bintan.
“Supaya kebijakan itu bisa terealisasi dengan baik di masyarakat Bintan ke depannya,” jelas Farid.
Planning besar ini sambung Farid, juga sedang dilakukan oleh BP Karimun. Yakni, mereka mengajukan FTZ melalui Dewan Kawasan ke Kementerian Perdagangan, agar KPBPB ditetapkan di seluruh wilayah Karimun.
“Kita tetap mendorong itu. Sehingga ketika BP Tanjungbalai Karimun terwujud, maka BP Bintan dapat mengadopsi itu,” tuturnya. (rul)
