TANJUNGPINANG (HAKA) – Gubernur Kepri, Ansar Ahmad angkat bicara ihwal fenomena perang sarung yang belakangan ini terjadi di Provinsi Kepri.
Secara tegas orang nomor satu di Provinsi Kepri itu meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik), dan seluruh kepala sekolah (kepsek), untuk mencari solusi agar masalah itu tidak kembali terjadi.
“Saya sudah minta Kadisdik dan kepsek mengantisipasi hal tersebut. Saya pun heran, darimana ajaran perang sarung ini,” katanya, kepada hariankepri.com, kemarin.
Terpisah, Kadisdik Provinsi Kepri, Andi Agung menyampaikan, sebagai solusi agar masalah tersebut tidak lagi terjadi, kini pihaknya telah membentuk Badan Penanganan Pencegahan dan Kekerasan (BPPK).
“BPPK tersebut guna untuk mengontrol anak-anak didik melakukan kegiatan yang baru-baru ini viral seperti perang sarung dan balap liar,” sebutnya.
Disdik Kepri, telah mengarahkan ke satuan pendidikan agar mengontrol dan mengarahkan setiap anak didiknya agar tidak melakukan kegiatan yang meresahkan masyarakat.
“Ini sebenarnya tugas kita bersama agar tidak ada lagi hal ini setiap tahunnya,” kata dia
Jika pendekatan persuasif serta imbauan sudah dilakukan, namun, masih ada juga peserta didik yang kedapatan melakukan pelanggaran serupa. Maka, akan ada sanksi tegas yang diberikan kepada siswa tersebut.
“Akan kita berikan sanksi,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, beberapa kelompok remaja melakukan aksi perang sarung, di Kelurahan Sei Lekop, dan Jalan Lintas Timur perbatasan Bintan Timur (Bintim) dan Gunung Kijang serta Toapaya.
“Aktivitas para remaja itu meresahkan warga yang melintas di jalan itu,” ucap Kapolsek Bintan Timur AKP Rugianto, kepada hariankepri.com, Sabtu (16/3/2024).
Rugianto menegaskan, pihaknya akan melibatkan forum komunikasi pimpinan kecamatan Bintan Timur, untuk razia di lokasi-lokasi perang sarung tersebut.
Termasuk akan berkoordinasi dengan Polsek Gunung Kijang untuk melakukan operasi ketertiban masyarakat.
“Kemarin saat anggota kami patroli, anak-anak itu lari ke Batu 16, Toapaya,” tuturnya.(kar/rul)
