TANJUNGPINANG (HAKA) – DPRD Provinsi Kepri kembali menggelar Paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi, terhadap rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2017. Dalam paripurna yang digelar di ruang rapat utama DPRD itu, fraksi-fraksi DPRD memberikan beberapa catatan.
Juru Bicara Fraksi Demokrat Wan Norman Edi meminta agar Pemprov Kepri fokus kepada pemanfaatan aset daerah.
“Penyerapan anggaran per bulannya juga harus diatur pendistribusian per bulannya. Agar penyerapan anggaran ini dapat membantu menggerakkan perekonomian daerah,” kata Wan Norman diruang rapat paripurna, Kamis (28/6/2018).
Begitupula dengan fraksi PKS-PPP lewat juru bicaranya Sarafuddin Aluan. Dalam pandangannya, PKS-PPP meminta gara APBD Kepri hendaknya mencerminkan prinsip dasar akuntabilitas. Sehingga penyelenggaraan pemerintah dapat lebih transparan.
“Kami juga meminta agar APBD ke depan merupakan penjabaran dari visi misi Gubernur. Sehingga, diakhir masa jabatan Gubernur, visi misi Gubernur dapat tercapai,” kata Aluan.
Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak selanjutnya menjadwalkan jawaban pemerintah terhadap pandangan fraksi pada Selasa (3/7/2018).
“Jawaban pemerintah tertulis ini akan disampaikan pada Selasa depan yang dilanjutkan dengan pembentukan panitia khusus laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2017,” tukasnya. (fik)
