NATUNA (HAKA) – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Natuna Daeng Amhar, membuka Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi, terhadap Rencana Peraturan Daerah (Ranperda) Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2018, di Ruang Rapat Gedung DPRD Kabupaten Natuna, Selasa (16/7/2019).
Ketua Fraksi Demokrat, Dwitra Gunawan menyampaikan, untuk menentukan besaran pendapatan dan pengeluaran dalam APBD, hendaknya difokuskan kepada program-program yang sudah direncanakan.
Untuk itu, sambung Dwitra, pengelolaan dana harus dilakukan sebagaimana mestinya, agar tercipta transparansi dan akuntabilitas publik.
“Dan pengawasan DPRD Natuna mutlak diperlukan,” ujarnya.
Selain itu ia menambahkan, hingga sekarang masih ada potensi-potensi kerugian di beberapa OPD. Hal ini terjadi karena OPD kurang cermat dalam perencanaan anggaran.
“Hal itu diketahui dari laporan hasil pemeriksaan BPK,” imbuhnya.
Hal senada juga disampaikan oleh juru bicara Fraksi Golkar, Eri Marka. Ia menyampaikan, perlu perhatian atas temuan BPK terhadap pelaksanaan dan penerapan Anggaran Tahun 2018.
Pihaknya meminta pemerintah daerah untuk menindaklanjuti temuan-temuan tersebut, sehingga penyerapan anggaran di masa mendatang sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan.
“Penyusunan laporan keuangan harus lebih akuntabel, agar tidak terjadi penyalahgunaan keuangan daerah,” tegasnya. (dan)
