TANJUNGPINANG (HAKA) – Salah satu masalah klasik yang dihadapi Pemprov Kepri adalah, bagaimana meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tidak bergantung terhadap transfer pusat.
Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan PAD, DPRD meminta Pemprov menjadikan sektor pajak daerah diperluas pengelolaannya. Hal ini dikatakan Anggota DPRD Kepri asal Fraksi PDIP Ruslan Kasbulatov.
Ruslan menyampaikan ini, saat fraksinya menyampaikan jawaban pemerintah terhadap nota keuangan Ranperda Perubahan APBD 2018.
“Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada potensi pajak daerah dan retribusi daerah, dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi sampai dengan pertengahan tahun 2018,” kata Ruslan.
Postur APBD 2018 juga mendapat kritik dari Fraksi Golkar. Anggota Fraksi Golkar, Thomas Suprapto mengatakan, Golkar melihat target pendapatan pada APBD 2018 dinilai terlalu tinggi.
Untuk itu, kata Thomas, pemprov perlu merasionalisasikan kebutuhan belanja, pada perubahan APBD tahun anggaran.
“Jika tidak memungkinkan dapat ditunda,” jelasnya.
Ia juga meminta agar dilakukan efisiensi belanja operasional sebesar 10 persen setiap belanja, tanpa mengurangi target kinerja.
Selain itu, sambungnya, Fraksi Golkar meminta Pemprov untuk memilih program kegiatan dan belanja di tahun 2018, untuk ditunda pembayarannya ke 2019. (red/humas dprd)