BINTAN (BINTAN) – 20 Anggota DPRD Bintan mengikuti rapat paripurna, dengan agenda penyampaian Ranperda pertanggungjawaban APBD tahun 2022, di Gedung DPRD Bintan, Senin (29/5/2023).
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Fiven Sumanti, dan dihadiri Bupati Roby Kurniawan ini, tiba-tiba dihujani interupsi oleh para anggota DPRD Bintan.
Yang pertama datang dari Ketua Fraksi Demokrat DPRD Bintan, Zulkifli. Ia mempertanyakan proses pengajuan Calon Wakil Bupati Bintan sisa masa jabatan 2021-2024, yang belum ada hasilnya.
“Kenapa sampai saat ini, surat rekomendasi dari DPP Golkar terkait dua Bakal Calon Wakil Bupati Bintan itu belum ada,” ucapnya mempertanyakan.
Interupsi serupa diajukan juga oleh Anggota Fraksi PKS, M Toha dan Ketua Fraksi NasDem, Mirwan. Keduanya malah meminta kepada pimpinan rapat, agar paripurna yang sedang berlangsung itu diskors.
Mendengar hal itu, Fiven, menegaskan agenda rapat paripurna tetap dilanjutkan. “interupsi soal cawabup itu di luar agenda. Hal itu bisa didiskusikan di luar rapat paripurna ini,” tuturnya.
Alhasil, tiga fraksi atau 12 Anggota DPRD Bintan asal Partai Demokrat, NasDem serta PKS, kompak walk out dari dalam ruang rapat paripurna.
Usai rapat, Wakil Ketua I DPRD Bintan Fiven, mengatakan pihaknya selaku DPD Golkar Bintan akan ke Jakarta, untuk menjumpai DPP Golkar.
“Insya Allah, kami akan ke DPP Golkar untuk menyerahkan dua nama Bacalon Wabup Bintan agar diterbitkan surat rekomendasi,” tuturnya.
Sedangkan, Anggota Fraksi Gabungan Perjuangan Hati Amanat Rakyat, Indra Setiawan, dirinya memilih bertahan dalam rapat. Sebab, ia menilai rapat itu adalah tentang agenda Ranperda pertanggungjawaban APBD tahun 2022.
Sehingga, pembentukan panitia khusus (pansus) untuk membahas Ranperda Laporan Pertanggungjawaban APBD 2022 bisa terhambat, baik segi anggaran maupun proses lainnya ke depan.
“Itu hak teman-teman untuk interupsi dan ke luar dari dalam rapat,” tuturnya.
Atas permasalahan itu, Indra meminta kepada Golkar Bintan serta Bupati Bintan Roby Kurniawan, agar secepatnya menyelesaikan terkait pencalonan dua Bacalon Wakil Bupati tersebut.
“Supaya segera dilakukan pemilihan secara tertutup di DPRD Bintan,” pungkasnya.
Sementara itu, Bupati Bintan Roby Kurniawan, menambahkan, dirinya akan ke Jakarta untuk menyerahkan dua nama calon tersebut, ke DPD Golkar agar disetujui. (rul)
Agenda paripurna membahas pertanggungjawaban apbd 2022 dan ranperda, mestinya dari awal sdh dijadwalkan. Dasar partai pembuat masalah, interupsi soal yg tdk berhub dg agenda rapat. Mereka malas membahas agenda rapat, maunya duit, makanya lbh memilih walkout. Kpd masyarakan Bintan utk pemilu 2024, jgn pilih calon dari ketiga partai tsb ; demokrat, pks, dan nasdem. Ini semua partai bermasalah, kadernya terlibat korupsi.