TANJUNGPINANG (HAKA) – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun tak main-main, dengan wacana mengevaluasi kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani proyek strategis Pemprov Kepri.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepri TS Arif Fadillah mengungkapkan, usai rapat rutin OPD pada Senin (24/6/2019) lalu, Gubernur Nurdin Basirun langsung mengumpulkan seluruh kepada OPD yang bertanggung jawab menuntaskan proyek strategis tahun ini untuk menandatangani surat atau lembaran pakta integritas.
“Pakta integritas itu merupakan komitmen keseriusan kepala OPD, untuk berjanji menuntaskan proyek strategis tahun ini,” ujarnya, di Aula Wan Seri Beni, Pulau Dompak, Rabu (26/6/2019) petang.
Arif menyebut, selain menuntut kepala OPD agar menuntaskan lelang proyek strategis, dalam pakta integritas itu juga terdapat konsekuensi yang bakal diterima kepala OPD jika tidak mampu memenuhi komitmen yang telah ditandatangani tersebut.
“Kalau tidak bisa memenuhi bisa saja nanti kinerjanya dievaluasi dan bisa berdampak ke jabatannya saat ini,” katanya.
Sebelumnya, Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengaku risau dengan lambannya proses pelelangan proyek strategis tahun ini.
Sebab, sampai dengan penghujung semester I tahun 2019, dari total 76 paket proyek strategis Pemprov Kepri baru 23 paket proyek yang telah rampung dilelang.
Sedangkan 12 paket lainnya masih dalam proses, dan sisanya 40 paket belum diajukan ke Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Provinsi Kepri.
Atas keterlambatan itu, orang nomor satu di Provinsi Kepri itu telah mewacanakan untuk mengevaluasi kinerja Kepala OPD yang dianggap lambat dalam memproses proyek tersebut. Evaluasi tersebut merupakan saran dari DPRD Provinsi Kepri.
“Kita terima kasih kepada DPRD yang mengingatkan kita untuk OPD-OPD yang perlu dievaluasi kinerja mereka,” ujarnya, Senin (24/6/2019) kemarin.(kar)
