TANJUNGPINANG (HAKA) – Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepri, dikepung ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Tanjungpinang-Bintan
Selasa (25/9/2018).
Ratusan mahasiswa tersebut menuntut, agar Pemprov Kepri dapat menstabilkan keuangan daerah dari defisit anggaran.
Selain itu, mahasiswa juga meminta dengan tegas agar Pemprov Kepri, dapat lebih pro aktif dalam menyikapi dan menanggapi, beberapa permasalahan sosial yang menyebabkan hancurnya moral generasi muda penerus bangsa.
Mahasiswa juga meminta gubernur, untuk mengevaluasi kinerja kepala OPD yang dinilai gagal, mewujudkan Tamadun Maritim di Provinsi Kepri, serta menolak dengan tegas birokrasi bermental korup di lingkup Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau.
“Tidak lupa, kami juga mendesak DPRD Kepri segera mengevaluasi kinerja Pemprov Kepri, dalam rangka refleksi 16 tahun berdirinya Provinsi Kepri,” ujar Ketua BEM Stisipol Raja Haji, Abdul Rajab dalam orasinya.
Dalam orasinya itu Rajab juga menyebut, ada 8 tuntutan nasional yang disampaikan kepada DPRD Kepulauan Riau.
Di antaranya, meminta agar pemerintah menjadikan Pancasila sebagai hirarki tertinggi di dalam berbangsa dan bernegara serta sumber dari segala sumber hukum, menstabilkan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar, menolak dengan tegas pertemuan International Monetary Fund (IMF) yang diselenggarakan di Bali Pada 28 Oktober 2018 bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda,
“Kami juga mengecam tindakan refresif aparat keamanan terhadap para pengunjuk rasa, mengecam dan mendesak kepada Presiden Jokowi agar merevisi Peraturan Presiden (Perpres) No 20 tahun 2018 tentangTenaga Kerja Asing,” tegasnya.
Sampai saat ini, ratusan mahasiswa masih berorasi di halaman parkir Gedung DPRD Provinsi Kepri. Tidak terlihat satupun jajaran pimpinan maupun anggota DPRD Provinsi Kepri yang menemui mahasiswa.
Sempat terjadi aksi dorong-mendorong antara mahasiswa dan aparat kepolisian yang mengawal jalannya unjuk rasa.(kar)